Pemerintah Daerah Kota Bogor

Wali Kota Bogor, Bima Arya akhirnya menemui puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Bogor yang menyuarakan aspirasinya di depan Balai Kota Bogor, jalan Ir. H. Juanda, Rabu (17/07/2019). Bima langsung menanggapi semua tuntutan mahasiswa dan secara khusus meminta mahasiswa untuk tetap kritis dalam mengawal program-program yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Teman-teman mahasiswa mendorong agar semua program bisa terealisasi dan saya senang mereka memiliki kepedulian yang sama, mahasiswa memang harus kritis. Saya mengundang mahasiswa untuk mengecek, melototi anggaran dan turun langsung mengawasi mulai perencanaan hingga pelaksanaannya,” kata Bima.

Dia mengatakan sepakat 1000 persen bahwa rencana pembangunan Masjid Agung harus tuntas karena sudah ditunggu oleh jamaah umat Islam untuk beribadah.

“Saat ini sedang dilakukan kajian, jika rekomendasi dari Komite Keselamatan Konstruksi dan Komite Keselamatan Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu keluar seharusnya bisa langsung berjalan. Intinya yang penting pondasinya harus kuat, kita ingin tahun depan Masjid Agung bisa digunakan” harapnya.

Bima juga menyatakan sangat tidak setuju dengan sistem zonasi, karena zonasi menimbulkan manipulasi, kecurangan, pragmatisme. Dengan sistem zonasi anak-anak lebih memilih untuk menyogok agar bisa masuk sekolah tertentu daripada bekerja keras belajar.

“Seharusnya Menteri Pendidikan memastikan infrastrukturnya rata dan kita minta zonasi ini berjalan jika infrastrukturnya sudah rata,” tegas Bima.

Menyinggung kesejahteraan guru honorer kata Bima, saat ini mereka sudah mendapatkan Rp. 1,2 juta perbulan dan kedepan diupayakan menjadi guru honorer kategori 2 (K2).

Mengenai tawuran pelajar yang belum lama ini terjadi di Kota Bogor, ia mengaku merasa miris karena ada sekolah yang setiap tahun menimbulkan masalah. Pemkot Bogor sudah merekomendasikan sanksi yang keras agar sekolah tersebut tidak bisa menerima siswa selama satu tahun ajaran melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II, karena SMA/sederajat kewenangan Provinsi Jawa Barat.

Untuk Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), PKL akan dimuliakan dan dipindahkan berjangka panjang dengan memprioritaskan PKL yang sudah lama berjualan.

Soal Program Naturalisasi Ciliwung, Pemkot Bogor akan berkoordinasi dengan Bupati Cianjur dan Bupati Bogor agar penataannya lebih sinkron dan selaras dari hulu ke hilir. “Penataan Ciliwung ini bukan hanya untuk mempercantik saja, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup warga,” katanya.

Untuk mengatasi kemacetan di jalan Otista Bima menjelaskan, rencananya Pemkot Bogor akan mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat sekitar Rp. 40 miliar untuk pelebaran jalan. Sedangkan, mengenai Fly Over Martadinata permintaan bantuannya sudah diajukan ke pemerintah pusat.

“Saya ingin ini cepat selesai karena ini (Fly Over Martadinata) program pemerintah pusat dan tinggal kita mendorong agar proyek ini cepat selesai,” ujarnya. (Humpro)