Banner
Renstra Kota Bogor
Indeks Artikel
Renstra Kota Bogor
Halaman 2
Halaman 3
Halaman 4
Halaman 5
Halaman 6
Halaman 7
Halaman 8
Halaman 9
Halaman 10
Halaman 11
Halaman 12
Halaman 13
Halaman 14
Halaman 15
Halaman 16
Halaman 17
Halaman 18
Halaman 19
Halaman 20
Halaman 21
Halaman 22
Halaman 23
Seluruh halaman

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR      : 
TANGGAL  : 
TENTANG   : RENCANA STRATEGIS KOTA BOGOR TAHUN 2005 – 2009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.  Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah  merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat (1) butir k,  yang mewajibkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan Rencana Strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan rapat paripurna DPRD. Untuk maksud tersebut disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD,  dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan  yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dijelaskan  bahwa RPJMD merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), dengan kata lain Rencana Strategis (Renstra) Kota Bogor Tahun 2005-2009 berarti juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPJMD) Kota Bogor.

1.2. Tujuan dan Sasaran
1.    Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kota Bogor adalah untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode tahun 2005-2009 serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Bogor.

2.     Sasaran
Sasaran penyusunan Rencana Strategis Kota Bogor adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

 


 

1.3. Landasan Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Renstra Kota  Bogor Tahun 2005 – 2009, yaitu :

  1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-undang  Nomor   32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000  tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2004;
  14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun  2003-2008;
  15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 tahun 2004 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
  16. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4. Metodologi  Penyusunan Renstra
Renstra Kota Bogor dirumuskan  dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang berada di atasnya, kondisi,  potensi dan permasalahan  Kota Bogor serta penjaringan masukan-masukan dari stakholders untuk bersama-sama menggagas masa depan Kota Bogor melalui dialog publik. Hasil dialog publik yang menjaring keinginan-keinginan stakeholders tersebut kemudian dianalisis dan diformulasikan kedalam perumusan Visi dan Misi Kota Bogor.

Setelah perumusan visi dan misi Kota Bogor disepakati, dilakukan analisis lingkungan strategis untuk menentukan strategi umum dan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical succes factor/ CSF). CSF ini  menjadi acuan dalam merumuskan tujuan  dan sasaran serta cara pencapaian yang mencakup kebijakan dan program-program pembangunan Kota Bogor tahun 2005 – 2009.
Agar perumusan tujuan dan sasaran menjadi terukur, dirumuskan indikator kinerja, terutama indikator kinerja pada tingkat sasaran. Indikator kinerja sasaran ini merupakan gambaran prestasi kerja yang akan dicapai dengan pendekatan outcome (hasil) dari program-program bidang kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Proses penyusunan Renstra Kota Bogor tahun 2005 - 2009 disajikan dalam bagan 1.1

 


 

Bagan 1.1 Alur Pikir Penyusunan Renstra Kota Bogor Tahun 2005-2009

Image

 


 

1.5. Sistematika Penulisan.
Sistematika penulisan Renstra Kota Bogor tahun 2005 – 2009  sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renstra, tujuan dan sasaran, landasan hukum penyusunan, metodologi penyusunan,  dan sistematika penulisan.

BAB. II KONDISI DAN POTENSI
Berisi gambaran kondisi dan potensi Kota Bogor yang digunakan sebagai data dasar dalam merumuskan indikator kinerja pada tingkat sasaran.

BAB. III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
Menyajikan uraian analisis lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, serta hasil analisisnya berupa strategi umum dan faktor-faktor penentu keberhasilan.

BAB. IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGANAN MENDASAR
Berisi arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

BAB. V NILAI-NILAI LUHUR, VISI DAN  MISI
Berisi nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat agar visi dan misi dapat dicapai, serta pernyataan visi dan misi.

BAB VI TUJUAN, SASARAN, CARA MENCAPAINYA DAN RENCANA KINERJA
Menyajikan pernyataan tujuan dan sasaran yang  akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, serta cara mencapainya  yang   meliputi  kebijakan   dan   program   berdasarkan bidang  kewenangan   yang    dilaksanakan   Pemerintah
Daerah Kota Bogor.

BAB VII PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
Berisi kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja yang disepakati antara eksekutif dengan legislatif yang digunakan dalam penilaian kinerja.

BAB VIII PENUTUP

 


 

BAB  II
KONDISI DAN POTENSI
Kota Bogor adalah salah satu kota yang berada dibawah wilayah administratif Propinsi Jawa Barat dan hanya berjarak lebih kurang 50 Km dari pusat pemerintahan Indonesia, Jakarta.  Kota dengan luas 11.850 Ha ini dihuni lebih dari 820.707 jiwa  yang  tersebar di enam kecamatan, 68 kelurahan, yang dibatasi oleh Kabupaten Bogor:

Sebelah Utara
Wilayah Kecamatan Kemang,Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
Sebelah Barat
Wilayah Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
Sebelah Timur
Wilayah Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor
Sebelah Selatan
Wilayah Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Kota Bogor terletak  pada ketinggian antara 190 sampai dengan 350 meter diatas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 4.000 mm/tahun.  Tingginya curah hujan di Kota Bogor menyebabkan mendapat julukan Kota Hujan, dan terkadang  salah diartikan juga sebagai daerah “pengirim” banjir ke Jakarta melalui dua sungai besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.
Secara administratif  Kota Bogor dikelilingi oleh Kabupaten Bogor dan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan Bogor Raya dan  secara geografis dikelilingi oleh bentangan pegunungan, mulai dari Gunung/Pegunungan Pancar, Megamendung, Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Halimun yang menyerupai huruf U.

Berdasarkan  Perda No 1 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Tahun 1999-2009) Fungsi Kota Bogor adalah :
1. Sebagai Kota Perdagangan
2. Sebagai Kota Industri
3. Sebagai Kota Permukiman
4. Wisata Ilmiah
5. Kota Pendidikan

Dalam konteks Regional Kota Bogor  adalah:

  1. Kabupaten Bogor, bahwa Kota Bogor sebagai pusat  pengembangan di Wilayah VII yang melayani areal Kota Bogor dan areal sekitar Kota Bogor
  2. Jabodetabek, bahwa Kota Bogor merupakan kota yang diarahkan untuk menampung 1,5 juta jiwa pada tahun 2009.
  3. Negara, Kota Bogor merupakan kota yang menampung kegiatan yang jenuh di ibu kota.

Dalam Konteks Internasional Kota Bogor merupakan pusat  kegiatan-kegiatan Internasional konferensi-konferensi antara lain  seperti Jakarta Informal Meeting untuk APEC yang dihadiri oleh para pemimpin negara dari Asia Pacific termasuk Amerika Serikat.  Dengan demikian Kota Bogor harus menyiapkan dirinya menjadi kota Jasa yang siap melayani   kebutuhan-kebutuhan , event-event nasional /Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Bogor.

Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga, juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa. Implikasi dari semua ini adalah meningkatnya kebutuhan pengadaan sarana transportasi masyarakat Kota, timbulnya kemacetan, meningkatnya jumlah pedagang kaki lima secara berlebihan, rusaknya tata kota, semakin menurunnya kualitas kebersihan kota sebagai akibat dari kelebihan penduduk dan segala aktivitasnya yang melebihi daya dukung lingkungan.

 


 

Dengan posisinya yang strategis sebagai salah satu penyangga ibukota serta kondisi alamnya yang relatif lebih nyaman dibanding kota penyangga lainnya,  menjadikan kota Bogor menjadi pilihan bagi penduduk baik yang datang dari sekitar Bogor maupun para perantau dari daerah-daerah lainnya yang menjadikan Bogor atau Jakarta sebagai sumber mencari mata pencaharian.  Kondisi tersebut memberikan dampak yang luas bagi Kota Bogor baik dalam tatanan kependudukan,  kemasyarakatan maupun  perekonomian, dan kondisi lainnya.

2.1. Sejarah Kota Bogor
Kota Bogor merupakan salah satu kota tua di Indonesia yang telah berdiri pada abad XV (Tahun 1579) sebelum masuknya VOC.  Dulu merupakan pusat Kerajaan Pajajaran, namun setelah penyerangan pasukan Banten kota ini menjadi hancur lebur dan hampir hilang ditelan sejarah selama satu abad.  Pada saat VOC menguasai Banten dan sekitarnya wilayah Bogor berada dibawah pengawasan VOC.  Dalam rangka “membangun” wilayah kekuasaannya Pemerintah Belanda melakukan ekspedisi dan dari hasil ekspedisi tersebut ternyata tidak ditemukan reruntuhan bekas ibukota Pajajaran (Scipio-1687) kecuali di daerah Cikeas, Citeureup, Kedung Halang dan Parung Angsana.

Selanjutnya Parung Angsana diberi nama Kampung Baru dan dari sinilah cikal bakal Bogor dibangun (Tanujiwa 1689-1705).  Di Kampung Baru inilah didirikan tempat peristirahatan yang sekarang dikenal dengan Istana Bogor oleh GJ. Baron Van Imhoff  (1740) dan Tahun 1745 Bogor ditetapkan sebagai Kota Buitenzorg.  Selanjutnya disekitar tempat peristirahatan tersebut dibangunlah Pasar Bogor (1808) dan Kebun Raya (1817). Tahun 1904 Buitenzorg resmi menjadi pusat kedudukan dan kediaman Gubernur Jenderal dengan wilayah seluas 1.205 Ha, terdiri dari 2 kecamatan dan 7 desa.

Tahun 1924 dengan keputusan Gubernur Jendral Van Nederland Indie Nomor 289 tahun 1924 ditambah dengan Desa Bantar Jati dan Desa Tegal Lega seluas 951 Ha sehingga luasnya menjadi 2.156 Ha yang  diproyeksikan untuk 30.000 Jiwa.  Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1941, Buitenzorg secara resmi lepas dari Batavia dan mendapat otonominya sendiri.  Berdasarkan UU No. 16 tahun 1950 Kota Bogor ditetapkan menjadi Kota Besar dan Kota Praja yang terbagi dalam 2 wilayah Kecamatan  dan 16 Lingkungan. Tahun 1981 Jumlah kelurahan menjadi 22 kelurahan, 5 kecamatan dan 1 perwakilan kecamatan. Terakhir berdasarkan PP.No. 44/1992 Perwakilan Kecamatan Tanah Sareal ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan. Saat ini terdapat 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan dengan luas 11.850 dan diproyeksikan untuk 1.500.000 jiwa pada tahun 2009.

2.2.  Kondisi Fisik Dasar
2.2.1.    Topografi

Kota Bogor merupakan daerah perbukitan bergelombang dengan ketinggian yang bervariasi antara 190  s/d  350 m diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng berkisar      0 - 2 % (datar)  seluas 1.763,94 Ha,  2 - 15 % (landai)  seluas 8.091,27 Ha,  15 - 25 % (agak curam)  seluas 1.109,89 Ha,  25 - 40 % (curam) seluas 764,96 Ha, dan > 40 % (sangat curam) seluas   119,94 Ha.

 


 

Berikut disajikan Tabel 2.1  kemiringan lereng berdasarkan luas lahan di Kota Bogor sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kemiringan Lereng Berdasarkan Luas Lahan

KECAMATAN KEMIRINGAN LERENG (Ha) JUMLAH
0 - 2 % 2 - 15 % 15 - 25 25 - 40 % > 40 %
DATAR LANDAI AGAK CURAM CURAM SANGAT CURAM
Bogor Utara
Bogor Timur
Bogor Selatan
Bogor Tengah
Bogor Barat
Tanah Sareal
137,85
182,30
169,10
125,44
618,40
530,85
1.565,65
722,70
1.418,40
560,47
2.502,14
1.321,91
-
56.00
1.053,89
-
-
-
68,00
44,00
350,37
117,54
153,81
31,24
0,50
10,00 89,24 9,55 10,65 -
1.772
1.015
3.081
813
3.285
1.884

JUMLAH

1.763,94

8.091,27

1.109,89 ,-

764,96

119,94

11.850

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kota Bogor  Tahun 2003


2.2.2. 
2.2.3. Geologi
Secara umum Kota Bogor ditutupi oleh batuan Vulkanik yang berasal dari endapan (batuan sedimen) dua gunung berapi, yaitu Gunung Pangrango (berupa satuan breksi tupaan/kpbb) dan Gunung Salak (berupa aluvium/Kal dan kipas aluvium/kpal). Lapisan batuan ini berada agak dalam dari permukaan tanah dan jauh dari daerah aliran sungai. Endapan permukaan umumnya berupa aluvial yang  tersusun oleh tanah, pasir dan kerikil, hasil dari pelapukan endapan, hal ini  baik untuk vegetasi.  Dari struktur geologi tersebut, maka Kota Bogor memiliki jenis Aliran Andesit seluas 2.719,61 Ha, Kipas Aluvial seluas 3.249,98 Ha, Endapan 1.372,68 Ha. Tufaan 3.395,75 Ha dan Lanau Breksi Tufan dan Capili seluas 1.112,56 ha.

2.2.4. Penggunaan Lahan
Pola penggunaan lahan identik dengan struktur penggunaan lahan dimana wilayah Kota Bogor memiliki luas 11.850 Ha. Dari luas wilayah tersebut terdistribusi kedalam lahan permukiman seluas 8.296,63 Ha atau  70,01 % dan pada umumnya wilayah permukiman ini berkembang secara linier mengikuti jaringan jalan yang ada, sehingga berpotensi dalam menambah laju tingkat perkembangan wilayah Kota Bogor. Penggunaan lahan untuk pertanian baik sawah maupun ladang seluas 1.288,66 Ha atau 10,87 % dan penggunaan kebun campuran mencapai 154,55 Ha atau 1,30 %. Sedangkan penggunaan lahan untuk hutan kota seluas 141,50 Ha atau 1,19 %, dan sisanya untuk kegiatan lainnya seperti fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, perkantoran, kuburan, taman dan lapangan olah raga lokasi menyebar di Wilayah Kota Bogor.

 


 

 

Tabel 2.2  Prosentase Luasan Penggunaan Lahan

JENIS PENGGUNAAN
EKSISTING TAHUN 1999
Luas (Ha)
Prosentase (%)

Permukiman
Terminal Agrobisnis
Kolam oksidasi IPAL
Pertanian
Kebun Campuran
Industri
Perdagangan dan Jasa
Perkantoran/Pemerintahan
Hutan Kota
Taman/Lapangan Olahraga
Kuburan
Sungai/Situ/Danau
Jalan
Terminal
Stasiun Kereta Api

8.296,63
9,21
1,50
1.288,66
154,55
115,03
362,60
85,28
141,50
250,48
299,28
342,07
529,62
1,51
5,60

70,01
0,08
0,01
10,87
1,30
0,97
3,06
0,72
1,19
2,11
2,53
2,89
4,47
0,01
0,05
JUMLAH
11.850
100.00

Sumber :  RTRW Kota Bogor 1999-2009

Berdasarkan data dasar terbaru untuk penggunaan lahan Tahun 2003 tertera pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  Penggunaan Lahan Tahun 2003

JENIS PENGGUNAAN
Luas (Ha) Tahun 2003
Prosentase (%)
Permukiman
TPA Sampah
Kolam Oxidasi
Pertanian
Kebun Campuran
Industri
Perdagangan dan jasa
Perkantoran /pemerintahan
Hutan Kota
Taman /Lapangan
Olah Raga
Kuburan
Sungai/Situ/Danau
Jalan
Terminal dan sub terminal
Statsiun Kereta Api
RPH dan Pasar Hewan
8.300,00
-
1,50
854,67
85,00
115,03
726,80
98,00
141,50
250,48
299,28
337,07
629,37
2,70
5,60
3,00
70,042
-
0,013
7,212
0,717
0,971
6,133
0,827
1,194
2,114
2,526
2,845
5,311
0,023
0,047
0,025
JUMLAH
11.850,00
100,00

Sumber data : Dinas Permukiman Tahun 2003

 


 

2.2.4 Hidrologi
Wilayah Kota Bogor dialiri oleh 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, dengan 7 (tujuh) anak sungai. Secara keseluruhan anak-anak sungai yang ada membentuk pola aliran paralel-subparalel sehingga mempercepat waktu mencapai debit puncak (time to peak) pada Sungai  Ciliwung dan Cisadane sebagai sungai utamanya.  Pada umumnya aliran sungai tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kota Bogor serta sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum.  Selain beberapa aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Bogor, terdapat juga beberapa mata air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan air bersih sehari-hari.  Kemunculan mata air tersebut umumnya terjadi karena pemotongan bentuk lahan atau topografi, sehingga secara otomatis aliran air tanah tersebut terpotong. Kondisi tersebut bisa dilihat diantaranya ditebing Jalan Tol Jagorawi, pinggiran Sungai Ciliwung di Kampung Lebak Kantin, Babakan Sirna dan Bantar Jati dengan besaran debit  bervariasi.

2.2.5. Klimatologi
Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah Kota Bogor berkisar antara 3.000 sampai 4.000 mm/tahun. Curah hujan bulanan berkisar antara 250 – 335 mm dengan waktu curah hujan minimum terjadi pada Bulan September sekitar 128 mm, sedangkan curah hujan maksimum terjadi di Bulan Oktober sekitar   346 mm. Temperatur rata-rata wilayah Kota Bogor berada pada suhu 260 C, temperatur tertinggi sekitar 30,40 C dengan kelembaban udara rata-rata kurang lebih 70 %.

2.2.6. Sarana Transportasi Jalan
Prasarana transportasi darat berupa jalan di Kota Bogor berupa jalan  meliputi jalan negara, jalan propinsi, jalan kota, dan jalan lingkungan sebagai berikut  :
a. Jalan Negara dengan ruas jalan sepanjang 30,199 km dari panjang jalan  tersebut kondisinya pada tahun 2003 adalah baik 17,633 km, sedang 10,150 km,  dan rusak  2,416 km.
b. Jalan Propinsi dengan ruas jalan sepanjang 26,759 km, dengan kondisi baik 10,596 km, sedang 8,388 km dan rusak 7,775 km. 
c. Jalan Kota dengan ruas jalan sepanjang 564,193 km, dengan kondisi baik 129,573 km,  sedang 284,648 km, rusak 76,094 km dan rusak berat 73,878 km.
d. Jalan Lingkungan dengan ruas jalan sepanjang  212,704 km yang tersebar di berbagai lingkungan permukiman.

Sedangkan Sarana Transportasi darat berupa Angkutan Umum yang terdiri dari Angkutan Kota, Angkutan Perkotaan, AKDP dan AKAP sesuai dengan peraturan yang ada telah dialokasikan ,  dapat dilihat pada  tabel 2.4  sebagai berikut

Tabel 2.4 Jumlah Angkutan Umum Kota Bogor Tahun 2003

Jenis
Jumlah Trayek
Penanggung Jawab Perizinan
Alokasi (Unit)
Realisasi (Unit)
Angkutan Kota
22
Pemerintah Kota Bogor
3506
3271
Perkotaan Perkotaan
10
Propinsi Jawa Barat
4612
4612
AKDP
40
Propinsi Jawa Barat
330
330
AKAP
172
Departemen Perhubungan
1837
1837

Sumber Data : DLLAJ Kota Bogor  Tahun 2003

 


 

Untuk melayani Angkutan  umum tersebut Kota Bogor telah memiliki 2 buah Terminal yaitu Terminal Type A Baranangsiang dan 1 buah  Terminal Type B Bubulak.  Terminal Type A Baranangsiang seluas 22.100 m2 dapat menampung kendaraan sebanyak 102 unit untuk melayani kendaraan umum angkutan kota antar propinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam propinsi (AKDP). Sedangkan Terminal type B Bubulak seluas 11.850 m2 untuk melayani 1.390 unit angkutan kota.  Khusus untuk  Bus  Damri yang sejak tahun 1999/2000 telah melayani route Bandara Soekarno-Hatta s/d Bogor dimana frekuensi keberangkatannya setiap 1 jam telah menempati areal di parkir Bus Wisata.

Untuk sarana transportasi lainnya berupa kereta api setiap harinya mampu mengangkut  penumpang baik yang pergi dan datang ke Bogor rata-rata  49.364 jiwa. Untuk keberangkatan dimulai jam 04.30 wib s/d 21.00 wib dengan jumlah keberangkatan sebanyak 70 keberangkatan, sedangkan Kedatangan Kereta api dari Jakarta menuju Bogor dimulai jam 06.07 wib s/d 22.12 wib dengan jumlah kedatangan sebanyak 70 kedatangan.

2.2.7. Layanan Kebersihan
Kota Bogor hingga saat ini tidak memiliki lahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir)  yang berada dilingkungan wilayah administrasi sendiri, TPA Galuga yang dimiliki oleh Kota Bogor sebagai tempat pembuangan akhir  sampah dari Kota Bogor dengan luas lahan   9,7  Ha dan mampu menampung timbunan sampah setiap harinya  1.325 m3/hari berada diwilayah Kabupaten Bogor. Pada Tahun 2005 ijin pemakaian TPA Galuga akan berakhir.

Selain TPA Galuga, Kota Bogor juga memiliki Mesin penghancur/pemusnah sampah berupa incenerator sebanyak 5 unit yang disebar pada 2 lokasi yaitu 2 unit di Pasar Bogor dengan kondisi baik atau  berfungsi  dan 3 unit di  jalan Paledang dalam kondisi rusak. Kemampuan mesin incenerator tersebut adalah 40 m3/hari/unit.

Kekuatan  personil/tenaga kebersihan  sebanyak 565 orang terdiri dari penyapu 295 orang dan pengangkutan 270 orang, ditunjang dengan sarana kebersihan seperti :  Container 84 unit;  Dump Truck 52 unit;  Amroll Truk 17 unit; Landasan Container  17 buah;  Bulldozer 2 unit; Whell Loader  1 unit; Track Loader 1 unit; Excavator 1 unit; Kijang Pick Up 6 unit; Cranedagger  2 unit;  Sepeda Motor 6 unit; Mesin Potong Rumput 25 unit; Gergaji Mesin 3 unit; Mesin Pemangkas Pohon 1 unit; TPS Comunal 471 unit; Gerobak Sampah tersebar diwilayah 289 unit; Tangki Tinja 4 unit dan  Tangki Air 3 unit.

Timbunan sampah di Kota Bogor pada tahun 2003 mencapai 764.477 m3 atau setara dengan 2.124 m3/hari yang bersumber dari permukiman (1.340 m3/hari), pasar (282 m3/hari), pertokoan /restoran /hotel (149 m3/hari), fasilitas umum/sosial (95 m3/hari), sapuan jalan (159 m3/hari), dan industri (99 m3/hari). Sampah tersebut berada dalam keadaan tercampur dengan kandungan sampah organik mencapai 72% dan sisanya 28% merupakan sampah anorganik. Dari jumlah tersebut baru 68,60 % yang bisa terangkut setara dengan 524,500 m3atau setara dengan 1.457m3/hari.

Pemusanahan sampah (waste disposal) dari sejumlah 1.457 m3/hari dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. 100 m3 (6,9%) dijadikan kompos
b. 40 m3 (2,8%) dibakar di incenarator
c. 1.297 m3 (90,3%) dibuang ke TPA dengan sistem kontrol landfill (sanitary tanpa penutupan tanah harian)

Luas wilayah layanan baru mencapai 7.944 hektar dari 11.850 hekar luas Kota Bogor (67%). Dengan dukungan sarana dan  prasarana yang  tersedia,  jumlah pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA Galuga pada tahun 2004 meningkat sebesar 3,8 % (Tahun 2003 sebanyak  524.500 m3 dan pada Tahun 2004 menjadi 544.431 m3) dan  rata-rata perharinya volume sampah yang terangkut juga mengalami peningkatan sebesar 3,8 % (Tahun 2003 sebanyak  1.457 m3/hari dan pada Tahun 2004 menjadi 1.492 m3/hari).

 


 

2.2.8. Penerangan Kota
Kebutuhan Listrik Kota Bogor saat ini dilayani oleh 2 Gardu Induk, yaitu GI Cimahpar dan GI Cibinong. Dari luas wilayah Kota Bogor baru 35,38 % yang dapat dilayani PJU (Penerangan Jalan Umum).

Pembangunan Penerangan jalan Umum kurun waktu 5 tahun  telah mengalami peningkatan 58,64 %  ( dari 2.643 titik menjadi 4.193 titik). Dari 4.193 titik  Penerangan Jalan Umum di wilayah Kota Bogor yang telah terbangun/terpasang, terbagi menjadi  Penerangan Jalan Umum (PJU), Lampu Hias/Taman dan Neon Sign. Penerangan Jalan Umum tersebar  di jalan-jalan protokol dan perumahan. Hal ini dilakukan selain meningkatkan keindahan dan penerangan Kota di malam hari, juga dalam upaya meningkatkan keamanan lingkungan.

2.2.9. Lingkungan Hidup
Berdasarkan hasil pemantauan polusi udara di Kota Bogor  yang dipantau di 13 titik yaitu pertigaan Warung Jambu, pertigaan Tugu Kujang, pertigaan Pancasan, pertigaan Jembatan Merah, di daerah Jembatan Merah, Ciawi, Dramaga, Terminal Bubulak, Jalan Baru Kemang, Ciluar, Taman Topi, Klenteng (Pasar Bogor) dan pertigaan Jalan Pengadilan Jl.  Sudirman, menunjukkan semua parameter di setiap lokasi pada umumnya masih dibawah baku mutu lingkungan kecuali debu di lokasi Warung Jambu yaitu 288,60 µg /Nm3  (BML = 230 µg/Nm3 ), sedangkan tingkat kebisingan semua lokasi berada diatas baku mutu lingkungan berkisar antara 71,7 dbA (BML =60 dbA) .

Sedangkan kualitas air sungai dan air situ di semua lokasi menunjukkan semua parameter masih dibawah baku mutu kecuali bakteri coli tinja yang sudah diatas baku mutu berkisar antara 14.000 jumlah /100ml-190.000 jumlah /100ml (BML=2000 jumlah/100ml).

2.2.10. Taman Kota
Luas taman di Kota Bogor seluas 117.967 m2 terdiri dari Taman Kota 19.352 m2 (35 lokasi), Taman Jalur 17.183 m2 (24 lokasi) dan Jalur Hijau seluas 81.432 m2 (34 lokasi). Sementara itu dalam rangka melindungi lahan kritis, seperti bantaran sungai/situ ataupun jalur hijau, dilaksanakan penghijauan dari berbagai jenis pohon produktif ataupun  tanaman keras.

Dalam rangka mempercantik keindahan taman yang ada di Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota sudah melaksanakan pemeliharaan dan penataan taman kota yang meliputi pemasangan lempengan rumput di jalan Pajajaran  (median tengah), pemasangan pagar taman, renovasi taman jalur Jalan Kapten Muslihat , penataan lapangan Indraprasta I dan II ,pemeliharaan taman seputar kebun raya,penataan Taman Empang, penataan Taman Kencana dan pemeliharaan penghijauan /pemangkasan pohon di seluruh Kota Bogor.

2.2.11   Kawasan Kumuh
Kawasan kumuh adalah kawasan yang mempunyai ciri – ciri antara lain kondisi prasarana dan sarana dasar yang kurang memadai, kondisi bangunan dan lokasi yang kurang layak serta kondisi sosial ekonomi penghuni yang rendah. Umumnya kawasan berada pada lokasi yang memiliki karakter di sepanjang bantaran sungai, tepian rel kereta api, sekitar areal pusat perdagangan, sekitar areal transisi (pinggiran kota), sekitar areal rawan banjir dan longsor serta areal kantong-kantong permukiman diantara rumah-rumah mewah (terjepit).

Perbaikan lingkungan kawasan kumuh meliputi:
a. Perbaikan segi fisik meliputi perbaikan dan peningkatan pelayanan  prasarana dan sarana dan perbaikan kondisi bangunan.
b. Perbaikan segi lokasi dan tata ruang.
c. Perbaikan segi manusia yang tinggal dipermukiman tersebut.

 


 

Kawasan  kumuh pada Tahun 2003 seluas + 33,75 ha atau sebesar 81,38 % dari luas kawasan kumuh perkotaan sebesar 41,47 ha  dengan penanganan aspek fisik, meliputi perbaikan prasarana dasar permukiman, seperti perbaikan/pembuatan jalan dan jembatan lingkungan, jalan dan jembatan setapak, MCK (Mandi, Cuci, Kakus), gorong-gorong, saluran penggelontoran, saluran jalan lingkungan, dan pembuatan talud serta pemugaran rumah tidak layak huni yang meliputi plesterisasi lantai rumah, pembuatan jendela, pembuatan lubang asap dapur, pembuatan sumur gali dan kakus.

Bina manusia dan bina usaha merupakan penanganan aspek sumber daya manusia dan ekonomi yang dilakukan antara lain melalui pelibatan warga masyarakat setempat dalam kegiatan bina lingkungan sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan mereka. Selain itu dilakukan langkah-langkah penyuluhan, pembinaan, serta penyaluran bantuan modal usaha yang mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya penanganan tersebut kawasan kumuh yang harus mendapat perhatian pada Tahun Anggaran 2004 tersisa seluas 7,72 ha.

Secara umum kondisi tingkat kekumuhan di Kota Bogor saat ini sebagai berikut:
1. Tingkat kekumuhan kondisi prasarana dan sarana dasar, yaitu
a. Sangat kumuh seluas 5,7 Ha sebanyak 3 lokasi.
b. Kumuh seluas 10,58 Ha sebanyak 6 lokasi.
c. Kumuh sedang seluas 156,18 Ha sebanyak 34 lokasi.
d. Kumuh ringan seluas 52,85 Ha sebanyak 26 lokasi.
2. Tingkat kekumuhan kondisi bangunan, yaitu
a. Kumuh seluas 3,81 Ha sebanyak 4 lokasi.
b. Kumuh sedang seluas 64,15 Ha sebanyak 16 lokasi.
c. Kumuh ringan seluas 86,69 Ha sebayak 38 lokasi.
3. Tingkat kekumuhan kondisi lokasi, yaitu
a. Kumuh sedang seluas 34,89 Ha sebanyak 19 lokasi.
b. Kumuh ringan seluas 148,70 Ha sebanyak 39 lokasi.
4. Tingkat kekumuhan kondisi kependudukan, yaitu
a. Kumuh seluas 0,86 Ha sebanyak 2 lokasi. 
b. Kumuh sedang seluas 9,94 Ha sebanyak 12 lokasi.
c. Kumuh ringan seluas 199,02 Ha sebanyak 50 lokasi.
5. Tingkat kekumuhan kondisi sosial ekonomi, yaitu
a. Sangat kumuh seluas 43,12 Ha sebanyak 17 lokasi.
b. Kumuh seluas 48,53 Ha sebanyak 21 lokasi.
c. Kumuh sedang seluas 116,98 Ha sebanyak 22 lokasi.
d. Kumuh ringan seluas 11,39 Ha sebanyak 7 lokasi.

2.3. Kondisi Perekonomian
Indikator makro perekonomian diukur dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB Kota Bogor. Untuk  tahun 2001 harga konstan sebesar Rp. 1.209.642,71 harga berlaku  Rp. 2.954.164,95. Tahun 2002 harga konstan sebesar Rp. 1.279.881,96 harga berlaku sebesar Rp. 3.282.218,41, meningkat 6,07% menjadi sebesar Rp. 1.357.633,57 tahun 2003 berdasarkan harga konstan,  sedangkan harga berlaku sebesar Rp. 3.645.650,79 meningkat  11,07%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi(LPE) Kota Bogor tahun 2003 sebesar 6,07 % mengalami peningkatan 0,29 % dari tahun 2002 yaitu sebesar 5,78 %.  Peningkatan LPE tersebut, diperoleh dari kontribusi 9 (sembilan) sektor lapangan usaha. Sedangkan laju inflasi tahun 2003 sebesar  2,80 % lebih rendah  0,10 % dibandingkan laju inflasi tahun 2002. Menurunnya laju inflasi tersebut disebabkan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkorelasi atau berhubungan  terhadap laju inflasi pada kelompok pengeluaran seperti bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan umum. Demikian pula kenaikan tersebut menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat semakin meningkat, sehingga kenaikan PDRB identik dengan pertumbuhan ekonomi yang secara positif dapat menggerakkan sektor riil di Kota Bogor.

 


 

Meningkatnya PDRB tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Kota Bogor dari Tahun 2002-2003, yaitu berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 4.227.462,01 menjadi sebesar Rp. 4.605.734,59 atau meningkat 8,94 %, sedangkan berdasarkan harga konstan Rp. 1.648.474,19 menjadi  Rp.  1.715.166,99 atau meningkat  4,04 %.

2.3.1 Industri
Aktivitas Bidang Industri di Kota Bogor pada tahun 2003 melibatkan 2.722 unit usaha, ini  berarti ada peningkatan 2,91 % dari tahun 2002 yang berjumlah 2.645 unit usaha.  dengan menyerap  43.612 tenaga kerja ini berarti ada kenaikan 1,11 % dari tahun 2002 yang berjumlah  43.131 dan  dengan  investasi   sebesar  Rp. 357.216.795.046,00 ini berarti ada kenaikan sebesar 3,19 % dari tahun 2002 sebesar Rp. 346.152.695.053,00 terdiri dari 56 unit industri menengah/besar yang menyerap 23.870 tenaga kerja dengan investasi sebesar Rp. 328.014.725.889,00 dan 728 unit industri kecil formal yang menyerap tenaga kerja 11.192 dengan investasi bernilai Rp. 26.326.518.987,00 serta 1.938 unit industri kecil non formal yang menyerap tenaga kerja 8.550 dengan investasi sebesar Rp. 2.875.550.164,00

Sasaran pembenahan Bidang Industri adalah berkembangnya Industri Kecil, Industri Rumah Tangga dan Industri Menengah serta meningkatnya daya saing industri melalui perbaikan mutu dan disain yang berkeunggulan kompetitif.

2.3.2. Pertanian
Bidang Pertanian Kota Bogor memiliki potensi lahan Pertanian 3.466,43 ha terdiri dari 1.006 ha lahan sawah, 1.479,67 ha lahan kering, 869,29 ha lahan pekarangan, dan 111,470 ha berupa situ dan kolam. Potensi lainnya adalah sumber daya manusia terdiri dari petani, pelaku agribisnis dan aparatur. Sebagian besar petani bergabung dalam 188 kelompok tani. Terdiri dari 159 kelompok tani berusaha di Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, 25 kelompok tani berusaha di Sub Sektor Peternakan dan 4 kelompok tani berusaha di Sub Sektor Perikanan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias.

Kota Bogor juga ditunjang keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan pertanian dan Perguruan Tinggi serta pasar yang kondusif untuk semua komoditi Pertanian dalam hal ini antara lain bidang agro bisnis dan agropolitan . Data lembaga penelitian yang ada di kota bogor dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Nama –Nama Balai Penelitian Di Kota Bogor

NO
Nama Balai Penelitian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pusat Perpustakaan Pertanian
Balai Penelitian Tanaman Pangan
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Balai Penelitian Ternak
Balai Penelitian Veteriner
Balai Penelitian Perikanan Air Tawar
Balai Penelitian Tanah
Balai Penelitian Perkebunan
Balitbang Industri Hasil Hutan
Balitbang Hutan
Balitbang Hasil Hutan
Balitbang Botani
Centre Information For Forestry Research (Cifor)
Institut Pertanian Bogor

Sumber Data : Bogor Dalam Angka 2004

 


 

Dalam Ketersediaan Pangan, khususnya aspek produksi (on farm), melalui SK Walikota Bogor Nomor : 520.45-142 Tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Wilayah Kota Bogor Tahun 2003, telah ditetapkan Sasaran Areal Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Intensifikasi Peternakan serta Intensifikasi Perikanan
Intensifikasi Tanaman Pangan meliputi sub kegiatan PAT (Perluasan Areal Tanam) melalui peningkatan IP (Indeks Pertanaman), dan PMI (Peningkatan Mutu Intensifikasi) serta Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman ) pada tanaman padi, palawija dan hortikultura. Keragaan capaian kegiatan PAT pada akhir bulan Desember 2003, untuk komoditas padi, palawija dan hortikultura adalah seperti tertera pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Target dan Realisasi Tanam Padi, Palawija dan Hortikultura
Tahun 2003

Komoditi
Target (Ha)
Realisasi (Ha)
Porsentase (%)
Padi
1.500
1.165
77.67
Jumlah Padi
1.500
1.165
77.67

Jagung
Kedelai
Ubi Kayu
Ubi Jalar
Kacang Tanah
Talas
Kacang Hijau

350
7
310
100
110
215
5
382
5
350
130
62
275
4
109,14
71,43
112,90
130,00
56,36
127,90
80,00
Jumlah Palawija
1.097
1.208
110,12

Tomat
Terung
Kacang Panjang
Mentimun
Cabai
Bayam
Bawang Daun
Petsai
Buncis
Kangkung
Katuk
Caysin

60
20
37
60
25
85
11
45
30
30
50
90
47
29
63
68
47
152
15
66
54
56
75
100
78,33
145,00
170,27
113,33
188.00
178,82
136,36
146,67
180,00
186,67
150,00
111,11
Jumlah Sayuran
543
772
141,62

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi tanam padi tercapai seluas 1.165 Ha atau 77,67% terhadap target 1.500 Ha. Realisasi tanam palawija (meliputi jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, talas, serta kacang hijau) realisasi seluas 1.208 Ha atau 110,12% dari target 1.907 Ha. Komoditas sayuran (meliputi tomat, terung, kacang panjang, mentimun, cabai, bayam, bawang daun, petsai, buncis, kangkung, katuk, serta caysin) seluas 772 Ha atau 141,62% dari target 543 Ha.

Tidak tercapainya realisasi tanam padi selama 1 tahun seluas 335 Ha diakibatkan terjadinya alih komoditi dari padi ke palawija seluas 111 Ha dan sayuran seluas 232 Ha terjadi pada periode Januari s/d Maret dan Oktober s/d Desember.  Selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2003 telah terealisasi panen pada berbagai komoditas seperti tercantum pada Tabel 2.7.

 


 

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Panen Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura (Sayuran) Tahun 2003.

Komoditi
Target (Ha)
Realisasi (Ha)
Porsentase (%)
Total Produksi (Ton)
Padi
1.500
1.165
77.67
9.953,28
Jumlah Padi
1.500
1.165
77.67
9.953,28
Jagung
Kedelai
Ubi Kayu
Ubi Jalar
Kacang Tanah
Talas
Kacang Hijau
350
7
310
100
110
215
5
382
5
350
130
62
275
4
109,14
71,43
112,90
130,00
56,36
127,90
80,00

6.720
5,5
3.040
1.420
142,2
980,2
9,6

Jumlah Palawija
1.097
1.208
110,12
12.317,5
Tomat
Terung
Kacang Panjang
Mentimun
Cabai
Bayam
Bawang Daun
Petsai
Buncis
Kangkung
Katuk
Caysin
60
20
37
60
25
85
11
45
30
30
50
90
47
29
63
68
47
152
15
66
54
56
75
100
78,33
145,00
170,27
113,33
188.00
178,82
136,36
146,67
180,00
186,67
150,00
111,11
660
328,72
504
1.090,04
486,02
1.390
104
650
408
550
1.125
1.000
Jumlah Sayuran
543
772
141,62
8.295,78

Tabel 2.7 di atas menggambarkan tentang persentase capaian panen terhadap target panen selama satu tahun (sampai dengan Desember 2003).  Adapun persentase capaian panen terhadap target panen sampai dengan bulan Desember 2003 adalah sebagai berikut:  Padi  163,36%, Palawija  161,17%, Sayuran  95,34%.

Sedangkan untuk intensifikasi peternakan secara nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak melalui peningkatan pendapatan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya masyarakat peternak. Secara garis besar peternakan di Kota Bogor meliputi golongan  hewan besar, hewan kecil dan unggas dengan populasinya sebagai berikut :

(1) Sapi Perah
Berdasarkan SK Walikota Bogor Nomor 520.45-142 - Tahun 2003, tanggal 11 Agustus   2003 sasaran intensifikasi sapi perah adalah populasi awal 2003 sebanyak 709 ekor dan target populasi akhir adalah 709 ekor dengan sasaran produksi susu 1.816.458 liter. Sampai dengan bulan Desember 2003 populasi sapi perah adalah sebanyak 1.020 ekor dengan produksi susu diperhitungkan 2.613.240 liter. Terjadinya penambahan populasi sapi perah sebanyak 311 ekor (43,86%) disebabkan adanya pemasukan sapi dara dan laktasi dari luar daerah (273 ekor = 38,50%).  Meskipun demikian angka kelahiran terjadi pula dalam jumlah kecil (38 ekor = 5,36%). Pada akhir bulan Desember tahun 2003 populasi sapi potong adalah 131 ekor (108,26%).  Pertambahan populasi terjadi karena adanya pemasukan sapi potong bakalan dari luar daerah (sebanyak 10 ekor).

 


 

(2) Domba , Kambing
Untuk pengembangan jenis ternak ruminansia kecil ini tidak memerlukan lahan yang relatif luas. Populasi domba pada akhir tahun 2002 (populasi awal 2003) adalah 11.494 ekor. Populasi akhir pada akhir bulan Desember tahun 2003 adalah 12.032 ekor (104,68 %). Populasi kambing pada akhir tahun 2002 (populasi awal 2003) adalah 5.112 ekor dan populasi pada akhir bulan Desember tahun 2003 adalah 5.470 ekor    (107 %).

(3) Unggas ( Itik, Bebek dan Ayam)
Ternak unggas yang dikembangkan adalah itik, dengan populasi awal (pada akhir tahun 2002) sebanyak 7.558 ekor dan populasi pada akhir bulan Desember tahun 2003 sebanyak 7.688 ekor (101,72 %). Intensifikasi ayam buras sangat potensial untuk dikembangkan. Pakan relatif mudah didapat serta lahan yang diperlukan relatif sempit, sedangkan permintaan pasar akan daging ayam buras, sangat tinggi. Populasi awal 2003 ayam buras adalah 642.497 ekor dan populasi pada akhir bulan Desember 2003 adalah 645.709 ekor (100,49 %). Ayam buras selain penghasil daging, juga sebagai penghasil telur. Produksi telur ayam buras per ekor – per tahun berkisar antara 120 –130 butir. Jumlah telur yang dihasilkan, sangat tergantung pada mutu dan jumlah pakan yang dikonsumsi ayam tersebut. Populasi awal 2003 ayam ras pedaging tercatat 114.400 ekor dan populasi pada akhir bulan Desember 2003 sebesar 133.350 ekor (114%). Terjadinya peningkatan populasi ayam ras dimotivasi oleh situasi nilai jual (harga pasar) yang memberikan rangsangan positif kepada para peternak.  Harga jual per kilogram bobot hidup dibanding dengan biaya produksi menunjukkan nilai keuntungan yang memadai. Harga daging per Desember 2003 yaitu antara Rp. 40.000-Rp. 42.000/Kg. Sedangkan populasi ayam petelur per Bulan Desember 2003 sebanyak 136.172 ekor.

(4)       Perikanan
Untuk Intensifikasi Perikanan potensi perikanan di Kota Bogor semakin nyata setelah terjadi perluasan wilayah, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Pengembangan usaha perikanan konsumsi di kolam lebih banyak diarahkan untuk penyediaan jenis ikan yang menghasilkan produk yang dapat diserap pasar lokal dan sekaligus untuk penyediaan kecukupan gizi masyarakat, sedangkan budidaya ikan hias diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional dan ekspor dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ikan konsumsi dibudidayakan di kolam air tenang, kolam air deras dan karamba. Potensi budidaya ikan konsumsi di kolam air tenang di tiap kecamatan berdasarkan Rumah Tangga Pembudidayaan Perikanan  dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Jumlah RTP Pembudidaya di Kolam Air Tenang Kota Bogor
Tahun 2003

KECAMATAN
RTP PEMBENIHAN
LUAS (Ha)
RTP PEMBESARAN
LUAS (Ha)
PRODUKSI PEMBENIHAN (ekor)
PRODUKSI PEMBESARAN (Kg)

Bogor Barat
Bogor Timur
Bogor Utara
Bogor Tengah
Bogor Selatan
Tanah Sareal

62
15
3
1
10
38
33.775
101
1.700
100
1.562
36.500
188
43
193
29
142
284
53.745
1.158
72.218
3.335
42.875
135.405
3.377.533
10.133
170.033
10.033
156.233
3.650.033
268.727
5.792
361.092
16.677
214.377
677.027
Jumlah
129
73.738
879
308.736
7.373.998
1.543.692

 


 

Sedangkan potensi budidaya ikan konsumsi di kolam air deras di tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.9  sebagai berikut :

Tabel 2.9 Jumlah RTP di Kolam Air Deras Kota Bogor Tahun 2003

Kecamatan
Jumlah RTP

Jumlah Fasilitas (Unit/Kantong)

Luas (M2)

Produksi (Kg)

Bogor Barat
Bogor Timur
Bogor Utara
Bogor Tengah
Bogor Selatan
Tanah Sareal

-
2
3
7
-
1
-
6
3
7
-
3
-
210
206
16
-
70
-
1.472
1.444
114
-
492
Jumlah
13
19
502
3.522

Budidaya ikan konsumsi di air tenang selain di kolam dilakukan juga di sawah baik sebagai palawija maupun sebagai penyelang. Jumlah RTP pembudidaya ikan di sawah adalah seperti pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Jumlah RTP Pembudidaya Di Sawah Kota Bogor
Tahun 2003

Kecamatan
RTP Pembesaran

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Bogor Barat
Bogor Timur
Bogor Utara
Bogor Tengah
Bogor Selatan
Tanah Sareal

10
-
1
-
-
7
5,20
-
0,1
-
-
0,65
19,20
-
1,35
-
-
3,275
Jumlah
18
5,95
23,825

Dalam pemanfaatan sumberdaya air para pembudidaya ikan memanfaatkan beberapa bagian sungai/kali untuk memelihara ikan dalam karamba. Jumlah RTP didalam karamba adalah seperti tercantum pada Tabel 2.11

 


 

Tabel 2.11 Jumlah RTP Pembudidayaan di Karamba Kota Bogor
Tahun 2003

KECAMATAN
RTP PEMBENIHAN
LUAS (Ha)
RTP PEMBESARAN
LUAS (Ha)
PRODUKSI PEMBENIHAN (ekor)
PRODUKSI PEMBESARAN (Kg)

Bogor Barat
Bogor Timur
Bogor Utara
Bogor Tengah
Bogor Selatan
Tanah Sareal

62
15
3
1
10
38
33.775
101
1.700
100
1.562
36.500
188
43
193
29
142
284
53.745
1.158
72.218
3.335
42.875
135.405
3.377.533
10.133
170.033
10.033
156.233
3.650.033
268.727
5.792
361.092
16.677
214.377
677.027
Jumlah
129
73.738
879
308.736
7.373.998
1.543.692

Dalam pemasaran ikan hias Kota Bogor telah menguasai beberapa tingkat pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Negara tujuan ekspor ikan hias dari Kota Bogor adalah :

  1. Negara Asia meliputi Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Jepang, China, India dan Srilanka;
  2. Negara Amerika Serikat dan Kanada;
  3. Negara Eropa meliputi Perancis, Inggris, Belanda, Jerman, Denmark, Swedia, Polandia dan Ukraina;
  4. Negara lain meliputi Bahrain, Cyprus, Israel, Turki dan Australia;

Volume ekspor ikan hias dari Kota Bogor ke beberapa negara per tahun dapat mencapai 6.000.000 ekor. Nilai ekspor ikan hias dari Kota Bogor pada tahun 2003 mencapai sebesar  Rp. 3,5 M setara dengan 6.800.000 ekor. Pada saat ini pengusahaan ikan hias ditangani oleh para pelaku agribisnis yang meliputi: eksportir sebanyak 3 perusahaan (CV. Indonesia Aquatic, CV Palace Farm dan Colysa Aquaria) supplier besar sebanyak 3 orang (Taufan Fish Farm, Wibowo Pribadi dan Koperasi Perikanan Kota Bogor) dan raiser sebanyak 156 orang.

Kota Bogor sebagai salah satu sentra produksi ikan hias telah mampu bermitra dengan para pelaku usaha ikan hias dari daerah lain yang berdekatan dengan Kota Bogor seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi. Untuk menunjang pengembangan bisnis ikan hias, pada tahun 2003 di Kota Bogor dibangun Holding Ground (Terminal Agribisnis Ikan Hias) di Kelurahan Rancamaya.

Kebutuhan konsumsi bahan pangan masyarakat  Kota Bogor dipenuhi oleh hasil kegiatan di on farm maupun off farm. Hal ini dapat dilihat pada tabel  yang menggambarkan kebutuhan konsumsi bahan pangan pokok (nabati dan hewani) pada bulan Januari sampai dengan Desember 2003 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

 


 

Tabel 2.12 Kebutuhan dan Pemenuhan Konsumsi Bahan Pangan
Masyarakat Kota Bogor
Tahun 2003

Jenis Bahan Makanan
(Komoditi)
Norma Gizi Nasional
(Kg/Kap/Bln)
Total Kebutuhan Pangan
Masyarakat (Ton)
Produksi Pangan Lokal
(Ton)
Rasio PKM (%)
Suplai Pangan dari
Luar Daerah
(Ton)
Padi-padian :
- Beras
- Jagung
10,00
1,9
60.825,32
11.557,00
5.054,02
977,83
8,31
8,46
55.772,30
10.579,17
Palawija/Umbi-umbian:
- Ubi Kayu, Ubi Jalar, Talas
6,23
37.894,79
738,90
1,95
3.7155,89
Kacang-kacangan :
- Kacang Tanah, Kacang Kedelai
1,39
8.454,85
30,63
0,36
8.424,22
Sayur-Sayuran :
5,48
33.332,8
3.596
10,79
29.736,8
Daging :
- Sapi, Babi, Domba, Ayam
0,84
5.109,41
3.091,98
60,52
2.017,43
Ikan
2,21
13.442,6
2.247,18
16,72
11.195,42
Telor
0,4
2.433,1
-
-
2.433,1
Susu
0,51
3.737,5
3.148,5
84,23
589


Dari Tabel 2.12 diatas terlihat bahwa kebutuhan bahan makanan masyarakat Kota Bogor khususnya padi-padian, palawija, sayur-sayuran, ikan dan telur cukup tinggi, adapun ketersediaan pangan lokal (produksi lokal) relatif kecil yaitu  rata-rata dibawah 50% dari kebutuhan konsumsi 760.329 jiwa penduduk. Adapun kebutuhan daging dan susu dapat dipenuhi lebih dari 60% oleh produksi lokal. Kekurangannya dipenuhi dengan mendatangkan dari luar daerah ataupun luar negeri (impor). Khusus untuk pemenuhan kebutuhan beras, Kota Bogor disuplai dari luar daerah seperti Indramayu, Karawang, Cianjur dan lainnya serta dari luar negeri seperti Cina, Vietnam, dan USA.

Untuk cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Sub Dolog Wilayah II Cianjur yang memiliki gudang di Bogor setiap bulan menyalurkan beras sebanyak 4.000 ton. Sebagian dari persediaan beras Sub Dolog tersebut disalurkan sebagai “beras raskin” sebanyak 1.465  ton/bulan dan 300 ton/bulan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga TNI AU.

2.3.3. Pengembangan Agro Bisnis
Arah kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkotaan adalah Berdaya Saing, Berkerakyatan, Berkelanjutan, serta Lokal Spesifik. Adapun ciri-ciri dari ke empat arah kebijakan program tersebut di atas adalah:

a) Membangun Sistim dan Usaha Agribisnis yang Berdaya Saing   mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
(1)   Dinamis, artinya mampu mengantisipasi dinamika pasar dan konsumen;
(2)   Berdaya saing dalam mutu, harga dan pelayanan;
(3)   Mempunyai nilai tambah yang tinggi.

b) Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis Berkerakyatan mempunyai ciri-ciri  sebagai berikut :
(1)  Usaha yang dikembangkan menyentuh kepentingan sebagian besar  masyarakat;
(2)   Memberdayakan sumber daya masyarakat, usaha produktif masyarakat   dan organisasi ekonomi masyarakat;
(3)   Manfaat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.

c) Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis Berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut  :
(1)   Berakar kepada keragaman sumberdaya domestik
(2)   Berorientasi jangka panjang

d) Membangun Sistim dan Usaha Agribisnis Lokal Spesifik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
(1) Sesuai dengan kondisi sumber daya (alam, manusia dan kultural  masyarakat setempat) dengan tetap mengamankan kepentingan nasional;
(2)  Merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi daerah;
(3)  Meningkatkan kreativitas, inovasi dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya Program Pengembangan Agribisnis Perkotaan dengan ke empat arah kebijakan tersebut di atas diimplikasikan ke dalam lima sub sistem, yang meliputi sub sistem groinput/hulu, sub sistem usahatani/produksi, sub sistem pengolahan, sub sistem pemasaran, dan sub sistem penunjang.

 


 

BAB  IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANGANAN MENDASAR

4.1.   Prioritas Pembangunan Daerah
Berdasarkan analisis lingkungan strategis, terdapat beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat prioritas untuk ditanggulangi dalam 5 (lima)  tahun kedepan. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan perkotaan dan berdekatan dengan kota besar Jakarta. Isu strategis ini meliputi masalah transportasi dan kemacetan lalu lintas  kota, Pedagang Kaki Lima (PKL),    kebersihan kota dan lingkungan hidup ,  dan kemiskinan yang masih melanda sebagian warga Kota Bogor.

1.1.1  Masalah Transportasi
Penanganan yang menjadi prioritas pertama yang segera dtanggulangi adalah permasalahan transportasi khususnya di dalam kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas di Kota Bogor terjadi kedalam beberapa permasalahan antara lain :  1) Tingginya jumlah angkutan kota sebanyak 3.506 unit ditambah angkutan kota dari Kabupaten sebanyak 6.895 unit dan angkutan antar kota/antar propinsi sebanyak 900 unit; 2) Terkonsentrasinya kegiatan jasa, perdagangan, terminal, obyek wisata dan lain-lain di pusat kota; 3) Terdapatnya sepuluh pintu masuk yang menuju ke jantung kota;    4) Pola jaringan yang bersifat radial; 5) Pola jaringan trayek yang tumpang tindih antara angkutan kota dan lintasan trayek yang cukup pendek;  6) Keberadaan PKL yang memanfaatkan badan jalan; 7)  Kurang tegasnya penegakan hukum oleh aparatur, sehingga  menyebabkan kurangnya disiplin pengemudi dan pengguna jalan; 8) Adanya ruas-ruas jalan yang  bottle neck dan ruas-ruas jalan yang sulit dilebarkan; 9) Beroperasinya rel ganda kereta api yang mengakibatkan tingginya (rata-rata 8 menit) frekuensi kereta api, sehingga diperlukan jembatan layang; 10) Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, 11) Aturan, mekanisme, dan prosedur pemberian ijin trayek tidak sesuai dengan kebutuhan. 12) Belum adanya keterpaduan sistem manajemen transportasi regional (Bubulak, Laladon, Darmaga, Jalan Sholeh Iskandar dan Simpang Pomad). Kesemua permasalahan tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang tersebar di  31 titik kemacetan di Kota Bogor dengan titik kemacetan yang terparah di sekitar keliling luar Kebun Raya (Pertigaan eks Pasar Ramayana, Pasar Bogor, Tugu Kujang,  Depan Istana Bogor- semuanya pertigaan), sekitar Terminal Baranangsiang, Pasar Gembrong (Sukasari), Kawasan Jembatan Merah, Pasar Mawar dan Pasar Anyar, Merdeka-Salmun dan Jalan Sholeh Iskandar. Penyebab kemacetan pada titik-titik terparah tersebut umumnya karena pelanggaran aturan berlalu lintas oleh angkot dan PKL yang menggunakan badan jalan.

1.1.2. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL)
Penanganan prioritas yang kedua adalah permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL). Seperti di kota lainnya pertumbuhan sektor ini di kota Bogor semakin mendapati momennya setelah terjadinya krisis ekonomi  mulai pertengahan tahun 1997. Hasil pendataan oleh Pemerintah Derah, pada tahun 1996 tercatat pedagang  kaki lima dititik-titik pusat keramaian berjumlah 2.140 pedagang, kemudian pada akhir tahun 1999 berdasarkan hasil survei pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk)  Kota Bogor jumlahnya hampir tiga kali lipat menjadi 6.340 pedagang.  Pada akhir tahun 2002 berdasarkan hasil pendataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota Bogor jumlah PKL  meningkat lagi menjadi 10.350 Pedagang, yang tersebar di 51 titik PKL, dimana 82% dari para pedagang tersebut berasal dari luar Kota Bogor. Tahun 2004 terdapat 50 lokasi PKL dengan jumlah pedagang sekitar 12.000 PKL.

 


 

PKL disatu sisi sebagai sektor informal harus diberi hak yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya namun di sisi lain keberadaan PKL yang tersebar di pusat kota menjadi gangguan kepada kegiatan lainnya dikarenakan pada umumnya menggunakan ruang publik (fasilitas umum/hak publik seperti trotoar dan badan jalan). Disamping itu juga disebabkan belum adanya ketentuan yang mengatur PKL, belum ada konsistensi dan ketegasan dalam penertiban PKL oleh petugas, belum ada kajian tentang PKL, belum adanya persepsi bahwa PKL merupakan  masyarakat kecil Bogor, yang secara ekonomis potensial belum ada ruang untuk pedagang kecil dan PKL, belum ada keterpaduan antara pedagang besar dengan pedagang kecil atau PKL.

Disisi lain perkembangannya sulit dikendalikan sesuai dengan perencanaan dan penataan kota. Kota terkesan menjadi semerawut dan kumuh serta keberadaan mereka  mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya. Beragamnya latar belakang pendidikan, kultur sosial dan budaya mereka serta ketidakpeduliannya aturan dan pada saat petugas tata tertib  (tatib) beroperasi PKL menghilang, dan pada saat petugas tata tertib pergi PKL pun datang dan marak lagi.

PKL yang ada di Kota Bogor secara umum digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu PKL yang bersifat musiman, PKL perpanjangan tangan bandar atau tergantung kiriman barang (order) dan PKL lama.  PKL di sekitar pasar, khususnya Pasar Anyar dan Pasar Bogor merupakan PKL  “pasar tumpah“.

Model penanganan dengan penertiban PKL  ini bagi pemerintah sendiri sebenarnya sangat mahal harganya. Tetapi posisi Pemerintah Daerah memang sangat dilematis. Di satu sisi Pemerintah Kota adalah regulator yang berfungsi menegakkan peraturan daerah yang dibuat bersama DPRD (rakyat). Didalam kasus ini, sesuai Perda No. 1 Tahun 1990 tentang  Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) keberadaan PKL ternyata melanggar aturan itu, tetapi disisi lain dalam penegakan peraturan daerah secara normatif  pemerintah tidak dapat mengesampingkan faktor sosiologi, seperti perilaku masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Artinya penegakan hukum yang dilaksanakan harus memperhatikan segi sosiologis.

Secara umum aktivitas PKL ini memiliki sisi positif dan negatif. Sebagai wadah kegiatan ekonomi yang digeluti oleh banyak orang, kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu potensi ekonomi rakyat yang memiliki fungsi positif seperti sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja, memberi kontribusi pendapatan bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan dan ikut berkontribusi dalam mendorong pemerataan ekonomi lokal. Sisi positif lainnya adalah memberikan harga lebih rendah kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dalam hal pengadaan barang dan jasa yang tidak terjangkau  atau terlayani oleh sektor ekonomi formal. Untuk itu diperlukan adanya peraturan daerah tentang Pengaturan  Pedagang Kaki Lima (PKL), dan perlu ada revisi perda lain yang berkaitan dengan PKL.

1.1.3. Masalah Kebersihan
Penanganan prioritas yang ketiga adalah permasalahan kebersihan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan dan keindahan kota. Permasalahan sampah yang terjadi adalah akibat dari timbulan sampah yang belum sepenuhnya dapat terangkut/ dimusnahkan di TPA (baru terangkut sekitar 68% dari jumlah produksi sampah/hari atau sebanyak 1.457 m3/hari dari 2.124 m3 timbulan sampah  perharinya ). Hal ini disebabkan :

  1. Ketersediaan armada angkutan baik dilihat dari kuantitas (52 dump truck, 17 amroll) dengan kondisi yang masih baik 52% , 46% kurang baik dan 2% rusak berat), serta keterbatasan kemampuan alat berat di TPA yang hanya didukung oleh 2 unit buldozer (1 unit dalam kondisi baik, dan 1 unit rusak), 1 unit truck loader (kurang baik), 1 unit wheel loader (baik) dan 1 unit excavator (baik), padahal untuk mengelola sampah sebanyak 1.457 m3/hari idealnya 5 unit alat berat tersebut mempunyai kemampuan yang sama baiknya.
  2. Keterbatasan tenaga operasional petugas kebersihan (pengumpul, penyapu, petugas angkut dan TPA) hanya ada 578 orang bila dibandingkan dengan kebutuhan 2 orang/penduduk.
  3. Tidak adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan membayar retribusi.
  4. Keterbatasan dalam penyediaan sarana pewadahan (tong/bak sampah ) dan pengumpulan (gerobak) ke seluruh wilayah.
  5. Belum memasyarakatnya budaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya dan pengelompokkan sampah organik dan anorganik.
  6. Keberadaan TPA Galuga yang statusnya sangat tergantung kepada Pemerintah Kabupaten Bogor setelah tahun 2005 nanti.

1.1.4. Masalah Kemiskinan
Penanganan prioritas yang keempat adalah permasalahan kemiskinan. Jumlah keluarga miskin di Kota Bogor tahun 2004 sebanyak 17.947 KK atau  9,50 % yang harus segera ditanggulangi yaitu di Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan. Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kerawanan sosial yang sangat tinggi.  Kriteria miskin berdasarkan BKKBN  meliputi 1) Tidak bisa makan 2 kali sehari atau tidak mampu makan protein hewani satu kali dalam seminggu; 2) Tidak mempunyai penghasilan tetap minimal sebesar Rp. 150.000,00/kapita/bulan; 3) Tidak mampu menyekolahkan anak usia 7-15 tahun; 4) Tidak mampu berobat dan KB ke Puskesmas; dan 5) Kondisi rumah berlantai tanah 75 % dari luas rumah.

Kemiskinan struktural yang terjadi di Kota Bogor pada umumnya disebabkan orang miskin tidak mampu menjangkau pasar kerja, alokasi APBD untuk penanganan tenaga kerja orang miskin belum optimal, iklim usaha saat ini belum mampu menunjang terhadap penyerapan  tenaga kerja masyarakat miskin, kurangnya pengembangan SDM masyarakat miskin, alokasi dana-dana di luar pemerintah belum mampu dijangkau masyarakat miskin, belum  efektifnya pengelolaan ZIS, dan krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Untuk itu perlu ada peningkatan belanja penanganan masyarakat miskin.

 


 

1.2. Penanganan Masalah Mendasar
Selain isu-isu tersebut diatas yang menjadi prioritas pembangunan, juga terdapat permasalahan yang perlu penanganan berkaitan dengan kewenanganan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, antara lain sebagai berikut :

  1. 1. Belum meratanya informasi rencana tata ruang bagi masyarakat dalam melakukan investasi dan pembangunan, sehingga tidak terkendalinya perkembangan fisik baik dari segi tata ruang dan tata bangunan.
  2. Cukup besarnya proporsi tanah yang belum memiliki sertifikat dikarenakan biaya administrasi sertifikat tanah masih memberatkan sebagian besar penduduk, juga prosedur persertifikatan masih menyulitkan masyarakat.
  3. Masih rendahnya tekanan publik terhadap pemanfaatan sumber daya alam sungai yang disebabkan tidak tegasnya penegakan hukum dan  rendahnya kesadaran masyarakat.
  4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam serta beban pencemaran akibat limbah cair dan sampah rumah tangga.
  5. Walaupun masyarakat telah menyelenggarakan sebagian jasa prasarana lingkungan seperti pembangunan jalan, jembatan dan lainnya, namun masih diperlukan peran pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana khususnya yang bersifat keperintisan guna mendorong berkembangnya perekonomian dan membuka keterisolasian wilayah yang bersangkutan.
  6. Permasalahan dibidang pendidikan masih banyak anak usia sekolah dasar yang rawan putus sekolah dan belum tertanganinya anak putus sekolah. Pada kelompok usia pendidikan SMP dan SMA faktor ekonomi keluarga merupakan penyebab yang paling menonjol sehingga banyak diantaranya yang memilih bekerja dibanding melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi. Sedangkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, guru memegang peranan yang sangat menentukan. Oleh karena itu untuk meningkatkan akademik dan profesionalisme guru perlu ditingkatkan.
  7. Dibandingkan dengan sekolah umum, madrasah relatif tertinggal baik dari segi mutu, manajemen maupun kelembagaan. Rendahnya kualitas pendidikan di madrasah umumnya disebabkan oleh kurangnya sarana  prasarana dan minimnya fasilitas pendukung serta mutu tenaga kependidikan.
  8. Dibidang kesehatan, walaupun persebaran sarana kesehatan khususnya puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar secara fisik telah dikatakan merata, namun demikian belum sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan dan keterjangkauan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan dalam upaya kesehatan masih kurang mengutamakan pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit.
  9. Dibidang kependudukan, yaitu kondisi kependudukan belum optimal antara lain besarnya jumlah penduduk secara absolut dan tingkat kesejahteraan keluarga relatif rendahnya produktivitasnya, sehingga keluarga sebagai wahana pertama untuk meningkatkan kualitas penduduk akan berpengaruh pada peningkatan kualitas penduduk.
  10. Walaupun untuk menunda memiliki anak dan menjarangkan jumlah anak cukup tinggi di kalangan masyarakat, namun hanya berkisar  tentang alat dan obat kontrasepsi belum kepada peningkatan kualitas  kesehatan reproduksi.
  11. Jumlah angkatan kerja yang sangat besar belum diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Disisi lain terdapat ketidakseimbangan  antara angkatan kerja dengan pasar kerja, sehingga jumlah pengangguran cukup tinggi. Disamping itu masih terdapatnya hubungan antara pekerja dan pengusaha yang belum harmonis sehingga dapat menimbulkan gejolak ketenagakerjaan.
  12. Kurang tersedianya wacana-wacana baru yang dapat mengembangkan bakat, minat dan inovasi pemuda dalam berkreasi dan berprestasi  dalam berbagai bidang pembangunan.
  13. Kemampuan pembina, pelatih dan penggerak olahraga perlu ditingkatkan, terutama lemahnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pendanaan olahraga.
  14. Permasalahan sosial dan penyakit masyarakat secara tajam berdampak kepada menurunnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dan penurunan kemampuan penyediaan sumber dari pemerintah dan masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan penyakit  masyarakat.
  15. Rendahnya pendidikan perempuan dan ketidaksetaraan jender ditunjukan oleh rendahnya akses mereka terhadap sumberdaya pembangunan.
  16. Pemahaman dan penerapan budaya daerah melalui jalur pendidikan, keluarga dan masyarakat belum berjalan secara optimal. Disisi lain globalisasi yang seharusnya menjadi peluang untuk memperkaya budaya dapat pula melunturkan budaya daerah. Sedangkan banyaknya peninggalan sejarah, purbakala dan kesenian yang sangat berharga yang dapat dimanfaatkan sebagai aset ekonomi maupun menjadi wahana pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal.
  17. Permasalahan usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah yaitu kapasitas produksi masih jauh dari optimal akibat sulitnya akses ke modal kerja serta menurunnya daya beli masyarakat akibat belum membaiknya ekonomi secara nasional. Dalam upaya pengembangan koperasi dan UKM belum berkembangnya institusi pendukung yaitu penyediaan jasa teknologi,  jaringan pemasaran dan penjaminan permodalan.
  18. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani akibat tidak meningkatnya produksi dan daya saing komoditas pertanian di pasaran.
  19. Lemahnya penerapan nilai-nilai budaya hukum dan kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan mengakibatkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Disamping  itu rendahnya profesionalitas dan integritas moral penegak hukum juga mempengaruhi jalannya budaya hukum dan penegak hukum.
  20. Belum optimalnya pemantapan otonomi daerah baik dalam manajerial maupun teknis dalam waktu cepat, antara lain belum optimalnya mekanisme partisipasi masyarakat serta rendahnya kepastian keuangan daerah dibandingkan dengan tanggung jawab yang semakin besar.
  21. Banyaknya penyakit masyarakat yang lain seperti PSK, Pengemis dan Gelandangan, perjudian, togel, dan Narkoba. Namun untuk masalah perjudian  karena ini merupakan tindakan kejahatan maka Pemerintah Daerah  Kota Bogor tidak mempunyai kewenangan dalam penindakan , ini sudah menjadi kewenangan pihak yang berwajib atau polisi.

 

 
Kota Bogor
Kota Bogor   Talk Show Jakarta Marketing Week: "City Branding"
Kota Bogor   Kota Bogor Meraih Penghargaan IDSA Award
Kota Bogor   Tanya Jawab Walikota dengan Dewan Juri IDSA Award
Lebih Banyak Video

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner