kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
Pengambilan Keputusan

SAMBUTAN

WALIKOTA BOGOR

PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DPRD KOTA BOGOR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KETENAGAKERJAAN DAN PENYAMPAIAN RAPERDA PAJAK AIR TANAH; RAPERDA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN; RAPERDA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BPR BANK PASAR, PDAM TIRTA PAKUAN, PD JASA TRANSPORTASI, PD PASAR PAKUAN JAYA; PAJAK REKLAME; PAJAK RESTORAN; DAN RAPERDA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2013 DALAM

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BOGOR


Selasa, 10 Agustus 2010 – 29 Sya’ban 1431 H



Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Yth.  Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan      
Anggota DPRD Kota Bogor
Yth. Saudara-saudara unsur Pimpinan Daerah            
Kota Bogor
Yth. Para pimpinan Partai Politik,  dan para   
pimpinan organisasi kemasyarakatan Kota
Bogor
Yth. Para pimpinan lembaga keagamaan, para
alim ulama, tokoh agama dan para tokoh    
masyarakat serta para wartawan.
Yth. Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor serta lembaga di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor beserta para Camat dan Lurah.

Hadirin rapat paripurna dewan yang saya hormati

Dengan hati yang tulus, marilah kita senantiasa mengucap asma Allah Subhanahu Wataala, agar kita selalu ingat kepada Tuhan yang kepada-Nya kita selalu memohon perlindungan dan bimbingan dalam menjalani kehidupan ini.

Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita tercinta, manusia dengan segala kemuliannya, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai di akhir jaman nanti, yang setia menjalankan ajarannya.

Kita patut bersyukur atas kesempatan yang telah diperoleh pada satu hari jelang bulan suci Ramadhan 1431 H ini untuk dapat mengikuti rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan DPRD Kota Bogor terhadap dua raperda dan penyerahan enam raperda Kota Bogor. Maka, saya ingin mengawali sambutan ini dengan ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Shaum kepada seluruh anggota DPRD Kota Bogor dan warga masyarakat Kota Bogor. Mari kita sambut bulan Ramadhan dengan penuh suka cita dan semangat bahwa kita akan mampu meraih kemuliaan yang lebih baik dibandingkan Ramadhan sebelumnya.

Sejalan dengan itu, marilah kita mengajak seluruh ummat Islam Kota Bogor untuk tidak konsumtif selama bulan Ramadhan. Karena sejatinya ada yang jauh lebih penting dan jauh lebih bermanfaat dalam menyongsong dan mengisi Ramadhan, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah.   

Hadirin rapat paripurna dewan yang saya hormati,

Saya ucapkan terima kasih kepada segenap anggota dewan yang telah mempelajari, mengkaji serta mencermati raperda yang kami ajukan pada beberapa waktu lalu tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Ketenagakerjaan.   

Keberadaan Perda Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang kita harapkan akan menjadi bagian dari semangat dan cita-cita kita untuk memberikan layanan publik yang lebih baik di tengah warga Kota Bogor. Dalam perda Organisasi Perangkat Daerah, OPD Kota Bogor terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, 12 Dinas, 6 Badan, Satpol PP, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, 6 Kantor, 6 Kecamatan, dan 68 Kelurahan. Melalui perubahan OPD ini kita patut merasa optimis beberapa urusan yang selama ini belum tergarap secara maksimal seperti pemuda dan olahraga, koperasi dan UMKM, atau komunikasi dan informatika, akan memiliki peluang besar untuk diberdayakan dan memberikan manfaat yang besar terhadap warga masyarakat Kota Bogor.     

Sedangkan dengan adanya Perda tentang Ketenagakerjaan kita memang berharap urusan ketenagakerjaan di Kota Bogor dapat terkelola secara efektif. Juga sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Kota Bogor, serta perluasan kesempatan kerja dan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan bagi para tenaga kerja.

Hadirin rapat paripurna dewan yang saya hormati,

Pada hari ini Pemerintah Kota Bogor menyerahkan enam rancangan peraturan daerah (raperda), yang terdiri dari :

1.Rancangan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah
2.Rancangan peraturan daerah tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3.Rancangan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Tirta Pakuan, PD Jasa Transportasi, dan PD Pasar Pakuan Jaya
4.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
5.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
6.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor tahun 2013.

Raperda tentang Pajak Air Tanah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain menyatakan, bahwa Pajak Air Tanah merupakan pajak kabupaten/ kota yang dapat dipungut sebagai sumber pendapatan asli daerah yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Keberadaan Raperda ini bertujuan untuk mengendalikan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

Terkait dengan raperda tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kami sampaikan bahwa Raperda ini juga disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, Pajak BPHTB yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, akan menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota. Dalam proses penyusunan awal, raperda ini memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah dan masyarakat dengan penghasilan rendah. Hal itu dilakukan melalui pengaturan nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak pada angka Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).   

Hadirin rapat paripurna dewan yang saya hormati

Tentang Raperda Penyertaan Modal Daerah pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Tirta Pakuan, PD Jasa Transportasi, dan PD Pasar Pakuan Jaya, sekilas dapat kami jelaskan, bahwa raperda ini disusun dengan senantiasa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Sesuai dengan peraturan pemerintah dimaksud, maka penyertaan modal daerah harus diatur dengan perda tersendiri. Oleh karena itu, penyertaan modal yang sudah ada dalam Perda tentang Pendirian BUMD perlu dipisahkan dan diatur dalam perda tersendiri. Konsekuensi dari pengajuan Raperda ini, maka pasal yang mengatur tentang penyertaan modal daerah yang tadinya terdapat dalam perda masing-masing pendirian BUMD akan dicabut.   


Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa raperda tentang pajak reklame merupakan revisi perda nomor 2 tahun 2006 tentang pajak reklame. Revisi ini memang diperlukan untuk menyusaikan perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama dalam kaitan pajak reklame.  

Untuk Raperda tentang Pajak Restoran, kami sampaikan bahwa raperda ini merupakan revisi terhadap Perda Nomor 16 tahun 2002 tentang pajak restoran. Revisi ini untuk menyusaikan perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama dalam kaitan perluasan objek pajak.

Terakhir, Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor tahun 2013, dapat kami sampaikan bahwa pengajuan raperda ini berdasarkan pemahaman pelaksanan pesta demokrasi memerlukan biaya yang besar. Besaran biaya ini yang kemudian kita ketahui tidak dapat dibebankan dalam dalam satu tahun anggaran.

Maka, pada konteks ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Perda untuk membiayai pesta demokrasi itu yang penyedian dananya tidak dapat dibebankan dalam satu anggaran. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.     

Hadirin rapat paripurna dewan yang saya hormati

Demikianlah penjelasan sekilas yang dapat kami sampaikan untuk mengantar penyerahan ke enam raperda pada hari ini. Penjelasan lebih lanjut tentu dapat kami sampaikan pada tahap pembahasan, sebelum pada akhirnya nanti, diharapkan kita bisa bersama-sama menyepakati kelima raperda ini.

Mudah-mudahan proses pembahasan yang kita selenggarakan nanti dapat berjalan lancar tanpa hambatan apapun, berkat semangat kerjasama yang terbangun dengan baik diantara kita.

Semoga pula, setiap niat dan langkah kita dalam berusaha mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di Kota Bogor, akan selalu mendapatkan ridho, bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu Wataala.

Wabillahit’taufik Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Walikota Bogor



Diani Budiarto

 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner