kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
Bogor Akan Menjadi Pilot Project Desentralisasi Kantor Pelayanan Hukum dan HAM
Kamis, 08 Juli 2010 00:06
ImageBogor akan menjadi pilot project desentralisasi Pelayanan Hukum dan HAM di Indonesia. Ke depan,  masyarakat Bogor, Depok, Cianjur, dan Sukabumi, yang hendak mengurus berbagai perijinan di Kantor Pelayanan Hukum dan HAM tidak perlu repot-repot ke Bandung.
 
Rencananya, Kantor Pelayanan Hukum dan HAM akan dibantu di Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) I Bogor. Masyarakat dapat mengurus perijinan yang yang berhubungan dengan pendaftaran HAKI, paten dan merek, jabatan notaris, kewarganegaraan, yayasan, dan rahasia dagang ke Bogor.

Demikian hasil audiensi antara Kepala kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Danny H. Kusumapraja dengan Walikota Bogor Diani Budiarto di Ruang Rapat Walikota Bogor, Rabu (7/7/2010).

“Ke depan akan dibentuk suatu keresidenan di Bogor untuk pelayanan publik untuk Hukum dan HAM. Daripada harus ke Bandung, lebih baik di sini,” ujar Danny saat menghadiri audiensi.

Rencana pembentukan Kantor Pelayanan Hukum dan HAM di Bogor ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2010 yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM RI Patrialis Akbar tanggal 31 Mei 2010.

Danny lebih lanjut juga menjelaskan bahwa upaya ‘jemput bola’ semacam ini diharapkan akan mengurangi praktek makelar kasus dan percaloan. “kalau harus mengurus ke Bandung ongkosnya harus berapa? Belum kalau tidak bisa selesai dalam satu hari dan harus menginap. Kita mau membenahi sistem ini,” ungkapnya.
 
Image

Walikota Bogor Diani Budiarto menyambut positif rencana pembangunan Kantor Pelayanan Hukum dan HAM. Menurutnya, ini sesuai dengan misi Pemerintah Kota Bogor yang ingin meningkatkan pelayan publik bagi masyarakat Bogor. “Kami sangat mengapresiasi. Apalagi ini menyangkut pelayanan publik,” tambahnya.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor Ida Priyatni menambahkan bahwa setelah pertemuan hari ini, akan dibentuk tim teknis untuk pelaksanaan lebih lanjut. Tim pembentukan Kantor Pelayanan Hukum dan HAM ini akan segera berunding untuk segera merealisasikan pembentukan kantor yang berlokasi di Bogor tersebut. (dian)
 
 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner