kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
BPPT Permurah Layanan Perizinan
Jumat, 27 Februari 2009 15:32
ANIMO masyarakat untuk mengurus perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) cukup tinggi. Buktinya, BPPT telah menertibkan 222 perizinan dalam waktu singkat, yakni 28 januari hingga 20 Februari. BPPT merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru di lingkungan Pemkot Bogor. SKPD ini dibentuk dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan.
Sesuai Keputusan Walikota Bogor Nomor. 503.45-3 Tahun 2009 tentang jenis perizinan dan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan, BPPT diberikan kewenangan mengelola 15 perizinan, yakni surat keterangan pemanfaatan ruang (SKPR) alias izin pemanfaatan ruang (IPR), Izin lokasi (IL), Mendirikan Bangunan (IMB), izin undang - undang gangguan (IUUG/HO), tanda daftar industri meningkatkan pendapatan para sopir termasuk pemilik angkot. (TDI), ozon usaha industri (IUI) izin perluasan industri (IPI), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar gudang (TDG), izin usaha pasar modern (IUPM), surat tanda pendaftaran usaha waralaba (STPUW), izin penyelenggaraan reklame (IPR), izin usaha kepariwisataan (IUK), izin operasional menara (IOM).

"BPPT efektif mengelola perizinan sejak 28 Januari dan animo masyarakat untuk mengurus perizinan cukup tinggi, sebab belum cukup sebulan BPPT telah menerbitkan 222 izin," Sekretaris BPPT Ipendi Suhendri. Dia menambahkan, BPPT berupaya maksimal untuk memberikan layanan ptima kepada masyarakat yang mengurus perizinan. "Kalau persyaratannya lengkap, pasti prosesnya cepat," imbuhnya. Ia menjelaskan, khusus IMB, prosesnya relatif lama, sebab harus ada gambar dan ditinjau langsung oleh tim teknis ke lapangan karena dikhawatirkan bangunan yang akan dibangun melanggar garis sempada. "Jika persyaratannya lengkap, prosesnya bisa sampai 18 hari," tandas Ipendi.
 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner