kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
DPRD SAHKAN PERDA IMB
Sabtu, 24 Juni 2006 01:47
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor akhirnya raperda tentang izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi perda IMB yang definitif Penetapan raperda IMB itu dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketuanya H. Tb Tatang Muchtar, di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (20/6) sore. Plh Walikota Bogor H. Dody Rosadi mengatakan, setelah melalui proses pengkajian dan pembahasan, maka beberapa subtansi yang termuat didalam raperda ini mengalami perubahan, antara lain dalam perubahan dalam rumus menetapkan besaran retribusi. Dalam hal ini untuk menjamin transparansi tentang besaran retribusi, maka perhitungan besaran retribusi perlu lebih disederhanakan. Setelah dilakukan penyempurnaan, maka besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan rumus yang sederhana, yaitu luas bangunan dikalikan dengan tariff per meter2, sesuai lokasi bangunan yang didirikan. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan lebih mudah memperkirakan dan mengetahui retribusi yang akan dikenakan terhadao IMB yang mereka ajukan. Dijelaskan, terdapat 6 lokasi yang dijadikan sebagai dasar perhitungan retribusi, yaitu jalan utama, jalan arteleri, jalan kolektor, jalan antar lingkungan, serta jalan setapak. Disamping itu besaran retribusi juga tergantung pada fungsi dan jenis bangunan yang akan didirikan. Berdasarkan perda ini retribusi IMB untuk rumah tinggal mengalami penurunan hingga 70% yang berarti lebih murah dibanding ketentuan sebelumnya. Sedangkan untuk bangunan toko mengalami peningkatan sampai 70%, Sementara untuk bangunan keagamaan retribusinya ditetapkan Rp 0,-, dan untuk bangunan kesehatan pendidikan dan kesehatan pun ditetapkan lebih murah dibanding ketentuan yang terdapat pada perda lama. Keringanan retribusi juga akan diberikan bagi bangunan yang menjadi korban bencana alam, atau proyek pembuatan jalan akibat adanya perubahan tata ruang. Seluruh ketentuan tentang retribusi IMB dikenakan terhadap bangunan gedung, dan bangunan gedung bukan hunian seperti kolam renang, pemancar atau gapura. â?? Setiap bangunan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sangsi berupa pembongkaran atau denda, â?? tegasnya. Diharapkan, dengan kemudahan-kemudahan tersebut bangunan yang didirikan oleh masyarakat, termasuk yang berada dipinggir jalan setapak diperkampungan penduduk seluruhnya bisa memiliki IMB. Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengurus IMB, merupakan sebuah dukungan besar terhadap upaya yang dilakukan pemerintah, dalam melakukan kontrol, dan pengendalian terhadap pemanfaatan lahan dan pertumbuhan wilayah kota,â?paparnya.(YAN)
 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner