kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
KELUARKAN IZIN TEMPAT USAHA HARUS SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.
Selasa, 15 November 2005 07:00
Fraksi PDI-P meminta kepada Pemerintah Kota Bogor dalam mengeluarkan izin gangguan dan izin tempat usaha harus sesuai dengan peruntukannya. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kota Bogor berpendapat dengan akan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor mengenai izin gangguan dan izin tempat usaha tidak menjadikan suatu ajang baru dalam hal sistim birokrasi yang tidak sistematis dan efisien sehingga akan menimbulkan kejenuhan dan ketidaktertarikan pengusaha-pengusaha untuk menanamkan usahanya di Kota Bogor. Karena itu kami dari Fraksi PDI-P meminta kepada Pemkot Bogor dalam mengeluarkan izin gangguan dan izin tempat usaha harus sesuai dengan peruntukan dan tata ruangnya sehingga diharapkan akan ada janiman kenyamanan berusaha dan kepastian hukum bagi para penanam modal/ para pelaku usaha, â??kata Juru bicara Fraksi PDI-P H. Mulyana dalam pandangan fraksinya terhadap raperda tentang izin gangguan dan izin tempat usaha dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor di Gedung DPRD setempat Senin (14/11). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H. Tb Tatang Muchtar mengagendakan tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap perubahan kedua APBD Kota Bogor tahun 2005, dan pandangan umum dua raperda yaitu raperda Izin gangguan dan izin tempat usaha, raperda penyelenggaraan kesehatan dan jawaban Kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Menurut Mulyana, dalam raperda lama masa izin gangguan dan izin tempat usaha adalah 3 tahun, diharapkan kedepan berlaku menjadi 5 tahun sehingga pelaku usaha sudah dapat menikmati break event point dari usaha yang dijalankannya. Mengenai perlindungan kepentingan umum dalam raperda izin gangguan dan izin usaha, Fraksi Keadilan Sejahtera (F-KS) memandang bahwa di dalam raperda ini belum menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan bagi masyarakat terutama dalam hal pemanfaatan ruang, sumber daya alam, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu serta kelestarian lingkungan. Masalahnya, kata Ketua F-KS Iman Nugraha, dalam pemenuhan hak azasi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, berupa hak berusaha diperlukan adanya ruang yang nyaman bagi para pengusaha dalam hal ini diaplikasikan de ngan adanya jaminan hukum. Menurutnya, rentang waktu yang diperlukan dalam mengurus izin berusaha diperlukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepastian hukum tersebut. â??Penolakan terhadap izin usaha harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 hari sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 salah satu refresentasi adanya jaminan kepastian hukum, â?? ungkap Iman Nugraha. Namun, lanjutnya, bila tidak ada jawaban rentang waktu 7 hari selayaknya pengajuan izin usaha diterima bukan di tolak sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 3. Dengan demikian akan meningkatkan sektor publik yang prima (exllent servise) dan pelayanan yang bermutu (Service quality) serta akan memenuhi kepuasan masyarakat sebagai pelanggan (costumer satisfaction). Selain itu sudah saatnya birokrasi Pemefrintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) mengarahkan aktivitas pokoknya secara strategis pada peningkatan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Sedangkan dalam hal pengurangan biaya atas pelayanan yang diterima (cost reduction) dapat berupa pendaftaran ulang izin tempat usaha yang dilakukan setiap tiga tahun sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 diusulkan diubah menjadi 4 tahun. Untuk perluasan izin usaha yang sama tidak diperlukan lagi perizinan tetapi dapat berupa pelaporan mengingat sudah begitu banyak perizinan yang harus diurus oleh pengusaha seperti Tanda Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Surat Izin Usaha Industri. Karena hal itu dalam upaya meningkatkan investasi dan mengarahkan pengusaha di Kota Bogor sehingga berdampak pada terbukanya lapangan kerja. Terkait dengan beberapa materi raperda tentang izin gangguan dan izin tempat usaha dalam menjawab pandangan fraksi di DPRD Walikota Bogor H. Diani Budiarto menjelaskan, bahwa pengajuan izin gangguan dan izin tempat usaha yang telah dilengkapi dengan berkas-berkas yang diperlukan akan diproses selama 7 hari. Setelah 7 hari pemhon bisa memperoleh izin. Namun, apabila selama proses ternyata izin tidak dapat dikeluarkan maka pemhon akan meperoleh pemberitahuan tentang penolakan izin. Pengaturan tentang 7 hari tercantum didalam pasal 7 raperda ini. Hal ini dimaksudkan agar dinas terkait dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diakuinya memang subtansi yang dipetlukan dalam raperda tersebut diperlukan untuk mendorong kemampuan Pemkot Bogor peningkatan kegiatan usaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan daerah. (YAN)
 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner