kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah
A. DEFINISI
  1. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pembangunan daerah.
  2. Subyek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
  3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
  4. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka weaktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
B. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan 2 (dua) sistem yaitu Self Assesment dan Official Assesment. Wajib pajak diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua sistem diatas. Self assesment merupakan sistem dimana wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), sedangkan Official Assesment adalah perhitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan laporan dari wajib Pajak.

C. MASA PAJAK
  1. Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir, masa pajaknya adalah I (Satu) Bulan.
  2. Untuk Pajak Reklame, masa pajaknya sama dengan masa ijin reklame.
D.  PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
  1. Pendaftaran wajib pajak dilakukan terhadap calon wajib pajak yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah Kota Bogor, yang obyek pajaknya berada di wilayah Kota Bogor.
  2. Untuk melakukan pendaftaran, petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan formulir pendaftaran kepada calon Wajib Pajak untuk diisi secara jelas, benar dan lengkap.
  3. Setelah formulir pendaftaran diisi oleh calon wajib pajak, dikirim atau disampaikan kepada petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk kemudian dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
E. PENDATAAN WAJIB PAJAK
  1. Paling Lambat 10 (Sepuluh) hari setelah berkahirnya masa pajak, wajib pajak harus menyampaikan SPTPD atau laporan Data Omzet/Volume Produksi/data teknis kepada petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  2. Dokumen tersebut diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
F. PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
  1. Untuk Wajib Pajak  sistem Self Assesment, perhitungan dan penetapan pajak dilakukan sendiri.
  2. Untuk wajib pajak sistem Official Assesment, perhitungan dan penetapan dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas dasar laporan data omzet/volume produksi/data teknis yang disampaikan oleh wajib pajak  dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditandatangani oleh Pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  3. Untuk wajib pajak Self Assesment, yang berdasarkan pemeriksaan atau keterangan informasi lainnya, ternyata jumlah pajak terhutang dalam SPTPD kurang dari jumlah yang sebenarnya, maka pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menerbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar. (SKPDKB).
G. PEMBAYARAN PAJAK
  1. Berdasarkan SPTPD, SKPD atau SKPDKB, paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak, wajib pajak harus membayar pajak terhutang ke kas daerah (Bank Jabar Cabang Bogor) atau kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas PPKA Kota Bogor.
  2. Bagi wajib Pajak yang membayar melalui kas daerah (Bank Jabar Cabang Bogor) dapat melakukan pembayaran langsung ke BANK JABAR CABANG BOGOR JL KAPTEN MUSLIHAT BOGOR atau melalui transfer/pemindahbukuan ke REKENING KAS DAERAH KOTA BOGOR NO REKENING 1300270203013. Dengan mencantumkan secara jelas dan benar mengenai Nama Jenis Pajak, Masa Pajak dan Jumlah Pembayaran. Setoran tersebut oleh Bank Jabar dilaporkan kepada Dinas PPKA Kota Bogor dan atas dokumen penerimaan pembayaran tersebut Dinas PPKA Kota Bogor menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
  3. Bagi Wajib Pajak yang membayar melalui BKP  Dinas PPKA Kota Bogor, pembayaran dilakukan melalui loket pembayaran di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Jl Pemuda No 31 Bogor. Selanjutnya BKP Dinas PPKA Kota Bogor menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran serta dalam jangka waktu 1 x 24 Jam BKP harus menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah Bank Jabar.
H. PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
  1. Berdasarkan permohonan wajib pajak, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
  2. Permohonan diajukan oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertulis, jelas dan lengkap disertai alasan-alasannya.
  3. Permohonan tersebut dikabulkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain menunjukan bahwa permohonan tersebut layak dipenuhi.
I. PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING
  1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak daerah.
  2. Keberatan diajukan kepada Walikota atau Kepala Dinas PPKA Kota Bogor secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Ketetapan Pajak.
  3. Dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) bulan sejak diterimanya permohonan, Walikota atau Kepala Dinas PPKA Kota Bogor memberi keputusan setelah dilakukan pemeriksaan dan atau penelitian.
  4. Jika dalam jangka waktu tersebut Walikota atau Kepala Dinas PPKA Kota Bogor tidak memberi Keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
  5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar kewajibannya.
  6. Apabila wajib pajak tidak menerima Keputusan Walikota atau Kepala Dinas PPKA Kota Bogor, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
  7. Pengajuan banding tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak.
J. SANKSI ADMINISTRASI
  1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang di bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (Dua) % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak sampai terutangnya pajak.
  2. Apabila SPTPD (Surat Pemberitahun Pajak Daerah) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  4. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  5. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  6. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah di tentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
K. SANKSI PIDANA
  1. Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD secara tidak benar dan atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.
  2. Wajib Pajak yang dengan sengaja megisi SPTPD secara tidak benar dan atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat dipidana dengan pidanan kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.
 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner