kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
PNPM Mandiri Untuk Jawa Barat Digulirkan Untuk Lima Program
Sabtu, 22 Maret 2008 00:51
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang digulirkan Pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Barat akan digulirkan untuk 5 program kegiatan yakni PNPM Pedesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infratruktur Pedesaan, PNPM Mandiri untuk pengembangan agribisnis masyarakat, dan PNPM untuk pengembangan masyarakat ekonomi pesisir.
Gubernur Jawa Barat H Danny Setawan menjelaskan, dari lima program tersebut secara komulatif di Jawa Barat dengan dana yang dikucurkan hampir sekitar Rp741 miliar disebarkan sekitar 3.598 desa/Kelurahan yang ada di Jawa Barat, “ Jadi, lebih dari 50 persen desa/Kelurahan di Jawa Barat akan menerima bantuan PNPM, “ jelas Danny kepada wartawan usai memimpin rapat pelaksanaan PNPM tahun 2008, di Novotel Bogor, Jum’at (21/3)

Menurut Danny, PNPM berbeda dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Kalau BLT bantuannya diterima langsung oleh masyarakat. Sedangkan PNPM sebelum diterima langsung oleh masyarakat, mereka diajak dulu untuk mendiskusikan dan membahas apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan yang ada diwilayahnya, kata Danny

Dalam prakteknya, jelas Danny, dibentuk dulu Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang didampingi oleh pendamping. kemudian mereka mendiskusikan apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya, di salah satu Desa potensi apa saja yang bisa dikembangkan dan inovasi – inovasi apa saja yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di Desa tersebut, “ terang Danny.

PNPM sifatnya reforving, artinya kalau ada usaha ekonomi masyarakat yang telah berhasil bisa dipindahkan ke kelompok lainnya yang belum berhasil. “ Jadi, sangat berbeda dengan program BLT, “ katannya.

Ketika ditanya, seandainya ada anggaran yang tidak terserap Danny mengatakan, sepanjang dana yang tidak terserap, dengan alasannya bisa diterima tidak menjadi masalah. Namun, uangnya harus dikembalikan kepada pemerintah karena akan digulirkan lagi pada tahun berikutnya.

Menjawab pertanyaan mengenai pertanggung jawaban dana yang digulirkan Danny menyebutkan. pengguliran dana tersebut dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi. “ Jadi, Gubernur dan Pemerintah Kota/Kabupaten tidak lepas tanggung jawab, karena harus mengawasi pengguliran dana tersebut, “ tandas Gubernur.

Lebih lanjut Gebernur Danny Setawan mengatakan, bahwa PNPM tahun 2008 yang digulirkan oleh Pemerintah pusat merupakan penyempurnaan program sejenis dari program tahun- tahun sebelumnya. Karena itu Danny berharap program PNPM tahun 2008 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, Tapi, tidak menutup kemungkinan dalam program PNPM tahun 2008 perlunya penyempurnaan lagi, “ harapnya

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kantor Menko Kesra Sujana Royat mengatakan, masyarakat penerima bantuan rata – rata menyambut positif dengan program PNPM ini. Dalam program PNPM ini pemerintah tidak memberikan subsidi langsung, karena tidak mendidik masyarakat. Subsidi bisa dlakukan kalau bersifat darurat Makanya, dalam program PNPM dibuat skema pemberdayaan, “kata Sujana.

Sujana mengatakan, dana yang digulirkan dari Pemerintah bersifat hibah, namun di masyarakat dibuat sebagai dana bergulir. Kalau terjadi kemacetan, kita tidak akan segan-segan untuk mengganti BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), “ tandasnya.

Ditegaskan, kalau masyarakat tidak memanfaatkan dana ini selama tiga bulan atau tidak ada progresnya akan diberikan ke masyarakat yang ada di desa lainnya yang lebih aktif. Sebab ini sifatnya pemberdayaan, dan bukan bagi-bagi duit otomatis, “ tegas Sujana.

Mengenai pengawasannya, jelas Sujana, dilakukan secara berjenjang mulai dari masyarakat yang membuat mekanisme pengawasan, kemudian Kepala Desa/Lurah, Camat, Kepala daerah sampai pengawasan di Pemerintah pusat. “ Jadi, pengawasannya sudah ada prosedur tetap (protap), “ujarnya.

Sujana menjelaskan, dana yang dikucurkan oleh Pemerintah pusat untuk PNPM Mandiri tahun 2008 totalnya mencapai Rp 12 triliyun. Sedangkan tahun 2007 lalu sebsar Rp 7 triliyun dengan Provinsi terbesar yang menerima bantuan yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur.
 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner