Walikota Bogor H Diani Budiarto mengajak pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bogor  beraudensi dengannya di ruang kerjanya, Rabu (22/8) pagi.  
 

Sejumlah permasalahan yang menjadi pembicaraan dalam dialog itu antara lain menyangkut penanganan empat masalah prioritas Kota Bogor (kemiskinan, transportasi, PKL, dan kebersihan-red), reformasi biroksasi, pendidikan, Meskipun membicarakan permasalahan yang relatif berat, suasana dialog berlangsung santai dan akrab.

Menurut walikota, kesempatan berdialog dengan para mahasiswa merupakan bagian untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi yang diperlukan dalam membangun Kota Bogor karena semua stakeholder Kota Bogor, termasuk mahasiswa, memang harus bersinergi untu membangun kota ini.

Selain itu, dialog ini pun merupakan bagian untuk mensosialisasikan banyak kebijakan Pemerintah Kota Bogor. Karena, selama ini Pemerintah Kota Bogor telah melakukan banyak hal untuk membangun masyarakat dan Kota Bogor, dan hal itu perlu diketahui oleh masyarakat.

Walikota mencontohkan, sebelum Departemen Keuangan melakukan reformasi birokrasi akhir-akhir ini, Pemkot Bogor telah melakukannya sejak tahun 2004. “Kami telah memulainya dengan melakukan reformasi birokrasi di tingkat paradigma, kultur, dan sistem,” jelasnya.

Di tingkat paradigma, sejak lama walikota telah mendorong perubahan paradigma setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dari paradigma dilayani menjadi melayani. Pun demikian dari perubahan kultur. “Perubahan yang terus didorong adalah bagaimana mengajak setiap PNS untuk bekerja keras, cerdas, dan ikhlas.

Sementara di bidang pendidikan, Kota Bogor dinilai lebih leading dalam memberikan kesempatan warganya mengakses lebih luas terhadap pendidikan dibandingkan daerah-daerah lain. Bahkan sebelum BOS digulirkan pemerintah pusat. “Bogor sudah memulainya dengan pembebasan SPP yang kemudian dikenal dengan sebutan gratis terbatas. Kemudian ada program KBBS Wajar Dikdas bagi keluarga miskin. Dan sekarang, ada sekitar 72 persen SD/ MI di Kota Bogor biaya pendidikannya telah digratiskan.   

Kepedulian Pemerintah Kota Bogor, tak hanya sebatas itu. Penataan reklame misalnya juga telah menjadi concern Pemerintah Kota Bogor sejak lama. “Kami ingin warga merasa nyaman dengan kotanya. Kami pun memahami, ruang terbuka merupakan hak bagi setiap warga,” ungkap walikota. Untuk itu, Pemerintah Kota Bogor telah berkomitmen tidak memperpanjang lagi kontrak reklame-reklame yang menghalangi view masyarakat. Komitmen yang sama, berlaku juga bagi reklame rokok, pembangunan tower, SPBU, dan ruko.

Sementara itu para pengurus KAMMI dan HMI Bogor menyambut baik kesempatan yang diberikan walikota untuk berdialog dengan mereka.  Diakhir dialog, baik KAMMI maupun HMI, meminta Walikota Bogor terus memiliki keberpihakan mengarahkan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Bogor terhadap kepentingan masyarakat.(Sumber: www.bogornews.com)