kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
BPN Sosialiasikan Peraturan Nomor 3 tahun 2007
Jumat, 06 Juli 2007 17:02

(Oleh Iyan, Humas pada Dinas Informasi, Kepariwisataan dan Kebudayaan)

Dalam berbagai kasus pengadaan lahan, seringkali harga tanah yang merupakan hasil musyawarah, lebih tinggi dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Padahal, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku otoritas pemeriksaan, akan menganggap sebagai temuan jika harga tanah tersebut di atas NJOP. Itulah dilema yang sering dihadapai panitia pengadaan tanah di berbagai wilayah Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional, Bambang T.S Binantoro, pada saat menyampaikan sosialiasi Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 di Ruang Rapat 3 Balaikota Bogor, Rabu, 05 Juli. ”Untuk itu, menjadi penting kiranya semua panitia pengadaan lahan memahami dengan baik aturan-aturan terkait,” ungkapnya kepada peserta sosialisasi.

Ia menyatakan sosialisasi ini diperlukan karena Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 merupakan peraturan terbaru yang berlaku dalam proses pengadaan lahan. ”Peraturan ini pengganti dari peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994,” kata Bambang. Peraturan ini pun merupakan peraturan operasional dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 

Secara umum, kata Bambang, peraturan-peraturan dalam Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 ini lebih detil daripada peraturan sebelumnya. Selain itu, tahapan pengadaan tanah yang harus dilewati Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota juga turut mengalami perubahan. ”Proses tahapan ini yang seyogianya diperhatikan dengan sangat baik oleh panitia pengadaan tanah,” jelas Bambang. Karena, sambungnya, pelaksanaan setiap tahapan pengadaan tanah akan menjadi dasar proses hukum ketika terjadi ketidakberesan pengadaan tanah. 

Lebih jauh, Bambang, secara khusus meminta kepada para panitia pengadaan tanah untuk senantiasa tertib administrasi, terutama dalam pengarsipan data terkait pengadaan tanah. ”Karena dalam beberapa kasus pengadaan tanah, ketidaklengkapan dokumen menjadi awal kekisruhan pengadaan tanah dan rumitnya penyelesaian apabila terjadi persengkataan diantara para pihak terkait dikemudian hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Tata Praja sekaligus Sekretaris Pengadaan Tanah, Idih O. Miharja, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kedatangan tim sosialisasi dari BPN. ”Tentu ini menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk memperoleh kejelasan peraturan tentang pengadaan tanah,” ujar Idih.

Apalagi, lanjutnya, Kota Bogor tengah melaksanakan proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol yang dikenal dengan Bogor Ring Road sepanjang 11 km, mulai dari Dramaga sampai ke Sentul Selatan, dengan rencana pembebasan lahan seluas 23,7 ha yang diragetkan harus selesai pada bulan Juni 2007. Pada kesempatan ini pun, Idih menyampaikan komitmen Panitia Pengadaan Tanah Kota Bogor untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. ”Yang menjadi hak masyarakat adalah sepenuhnya hak masyarakat. Kami tidak akan mengganggu gugat,” tegasnya.   

Hadir pada sosialisasi ini para Lurah yang wilayahnya terkena pengadaan tanah, para camat di lingkungan Pemkot Bogor, dan perwakilan dinas/ instansi terkait seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Agribisnis, Dinas Tata Kota dan Pertamanan, BPN Kota Bogor, Jasa Marga, dan beberapa pimpinan unit kerja di Sekretariat Daerah Kota Bogor (red).

 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner