PKL disatu sisi sebagai sektor informal harus diberi hak yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya namun di sisi lain keberadaan PKL yang tersebar di pusat kota menjadi gangguan kepada kegiatan lainnya dikarenakan pada umumnya menggunakan ruang publik (fasilitas umum/hak publik seperti trotoar dan badan jalan). Disamping itu juga disebabkan belum adanya ketentuan yang mengatur PKL, belum ada konsistensi dan ketegasan dalam penertiban PKL oleh petugas, belum ada kajian tentang PKL, belum adanya persepsi bahwa PKL merupakan  masyarakat kecil Bogor, yang secara ekonomis potensial belum ada ruang untuk pedagang kecil dan PKL, belum ada keterpaduan antara pedagang besar dengan pedagang kecil atau PKL.

Disisi lain perkembangannya sulit dikendalikan sesuai dengan perencanaan dan penataan kota. Kota terkesan menjadi semerawut dan kumuh serta keberadaan mereka  mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya. Beragamnya latar belakang pendidikan, kultur sosial dan budaya mereka serta ketidakpeduliannya aturan dan pada saat petugas tata tertib  (tatib) beroperasi PKL menghilang, dan pada saat petugas tata tertib pergi PKL pun datang dan marak lagi.

PKL yang ada di Kota Bogor secara umum digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu PKL yang bersifat musiman, PKL perpanjangan tangan bandar atau tergantung kiriman barang (order) dan PKL lama.  PKL di sekitar pasar, khususnya Pasar Anyar dan Pasar Bogor merupakan PKL  “pasar tumpah“.

Model penanganan dengan penertiban PKL  ini bagi pemerintah sendiri sebenarnya sangat mahal harganya. Tetapi posisi Pemerintah Daerah memang sangat dilematis. Di satu sisi Pemerintah Kota adalah regulator yang berfungsi menegakkan peraturan daerah yang dibuat bersama DPRD (rakyat). Didalam kasus ini, sesuai Perda No. 1 Tahun 1990 tentang  Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) keberadaan PKL ternyata melanggar aturan itu, tetapi disisi lain dalam penegakan peraturan daerah secara normatif  pemerintah tidak dapat mengesampingkan faktor sosiologi, seperti perilaku masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Artinya penegakan hukum yang dilaksanakan harus memperhatikan segi sosiologis.

Secara umum aktivitas PKL ini memiliki sisi positif dan negatif. Sebagai wadah kegiatan ekonomi yang digeluti oleh banyak orang, kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu potensi ekonomi rakyat yang memiliki fungsi positif seperti sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja, memberi kontribusi pendapatan bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan dan ikut berkontribusi dalam mendorong pemerataan ekonomi lokal. Sisi positif lainnya adalah memberikan harga lebih rendah kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dalam hal pengadaan barang dan jasa yang tidak terjangkau  atau terlayani oleh sektor ekonomi formal. Untuk itu diperlukan adanya peraturan daerah tentang Pengaturan  Pedagang Kaki Lima (PKL), dan perlu ada revisi perda lain yang berkaitan dengan PKL.

1.1.3. Masalah Kebersihan
Penanganan prioritas yang ketiga adalah permasalahan kebersihan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan dan keindahan kota. Permasalahan sampah yang terjadi adalah akibat dari timbulan sampah yang belum sepenuhnya dapat terangkut/ dimusnahkan di TPA (baru terangkut sekitar 68% dari jumlah produksi sampah/hari atau sebanyak 1.457 m3/hari dari 2.124 m3 timbulan sampah  perharinya ). Hal ini disebabkan :

1. Ketersediaan armada angkutan baik dilihat dari kuantitas (52 dump truck, 17 amroll) dengan kondisi yang masih baik 52% , 46% kurang baik dan 2% rusak berat), serta keterbatasan kemampuan alat berat di TPA yang hanya didukung oleh 2 unit buldozer (1 unit dalam kondisi baik, dan 1 unit rusak), 1 unit truck loader (kurang baik), 1 unit wheel loader (baik) dan 1 unit excavator (baik), padahal untuk mengelola sampah sebanyak 1.457 m3/hari idealnya 5 unit alat berat tersebut mempunyai kemampuan yang sama baiknya.
2. Keterbatasan tenaga operasional petugas kebersihan (pengumpul, penyapu, petugas angkut dan TPA) hanya ada 578 orang bila dibandingkan dengan kebutuhan 2 orang/penduduk.
3. Tidak adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan membayar retribusi.
4. Keterbatasan dalam penyediaan sarana pewadahan (tong/bak sampah ) dan pengumpulan (gerobak) ke seluruh wilayah.
5. Belum memasyarakatnya budaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya dan pengelompokkan sampah organik dan anorganik.
6. Keberadaan TPA Galuga yang statusnya sangat tergantung kepada Pemerintah Kabupaten Bogor setelah tahun 2005 nanti.

1.1.4. Masalah Kemiskinan
Penanganan prioritas yang keempat adalah permasalahan kemiskinan. Jumlah keluarga miskin di Kota Bogor tahun 2004 sebanyak 17.947 KK atau  9,50 % yang harus segera ditanggulangi yaitu di Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan. Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kerawanan sosial yang sangat tinggi.  Kriteria miskin berdasarkan BKKBN  meliputi 1) Tidak bisa makan 2 kali sehari atau tidak mampu makan protein hewani satu kali dalam seminggu; 2) Tidak mempunyai penghasilan tetap minimal sebesar Rp. 150.000,00/kapita/bulan; 3) Tidak mampu menyekolahkan anak usia 7-15 tahun; 4) Tidak mampu berobat dan KB ke Puskesmas; dan 5) Kondisi rumah berlantai tanah 75 % dari luas rumah.

Kemiskinan struktural yang terjadi di Kota Bogor pada umumnya disebabkan orang miskin tidak mampu menjangkau pasar kerja, alokasi APBD untuk penanganan tenaga kerja orang miskin belum optimal, iklim usaha saat ini belum mampu menunjang terhadap penyerapan  tenaga kerja masyarakat miskin, kurangnya pengembangan SDM masyarakat miskin, alokasi dana-dana di luar pemerintah belum mampu dijangkau masyarakat miskin, belum  efektifnya pengelolaan ZIS, dan krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Untuk itu perlu ada peningkatan belanja penanganan masyarakat miskin.