kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
Kantor Pelayanan PBB dan Pelayanan Pajak Akan Digabung Menjadi Kantor Pelayanan Pratama
Senin, 14 May 2007 21:09

(Oleh Iyan Sofyan, Staff Humas Dinas Informasi, Kepariwisataan dan Kebudayaan)

Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kantor Pelayanan Pajak akan digabung menjadi Kantor Pelayanan Pratama. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak. Rencananya pengabungan dua kantor Pajak tersebut akan dilaksanakan bulan Agustus mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor wilayah (Kakanwil) Ditjen Pajak Jawa Barat II Drs. Hardi, MSc pada acara Sosialisasi Program Exstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) di Balaikota Bogor (10/5).

Menurut Hardi, dengan penggabungan dua kantor ini akan memudahkan secara fungsi, Jadi, orang yang akan membayar pajak tidak usah lagi harus datang ke dua kantor, cukup hanya datang ke Kantor Pelayanan Pratama.

Selain itu, lanjut Hardi, dikembangkan IT (Information Teknologi), jadi, orang yang mengurus SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tidak usah lagi harus datang ke Kantor Pajak. Tapi, cukup mendaftar melalui akses internet, “ jelasnya.

Hardi menyebutkan, bahwa untuk mengoptimalkan dalam penerimaan pajak dilakukan dengan cara pemeriksaan, penagihan yang lebih efektif, dan ektensifikasi Artinya, mencari WP yang belum tergali, yakni mengungkap wajib pajak yang tidak dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Makanya, dalam pengisian SPT harus jelas, benar dan lengkap.

Dijelaskan, ekstensifikasi menjadi mencuat dan penting karena berkaitan dengan perbandingan jumlah penduduk dengan Wajib Pajak (WP), yang masih belum sebanding Buktinya yang terdaftar secara nasional baru sekitar 27 %. Sedangkan khusus di Kota Bogor yang terdaftar hanya 15,34, bahkan untuk Kabupaten Bogor malah lebih kecil hanya sekitar 9,93 %.

Apabila ekstensifikasi ini sudah berjalan dan berhasil diharapkan semuanya bisa terdaftar dan mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dan bagi orang yang mempunyai NPWP harus mau menyampaikan SPT supaya diisi dengan jelas, lengkap dan benar, karena mengandung bobot keadilan untuk membayar pajak.

Sekretaris Daerah Kota Bogor H. Dody Rosadi ketika membuka kegiatan ini menyambut baik adanya sosialisasi seperti ini, karena dibutuhkan pemahaman yang sama tentang langkah–langkah yang harus di tempuh, dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Karena sebagai para wajib pajak, harus betu-betul paham tentang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kewajiban mengeluarkan pajak.

“Janganlah menganggap bahwa kewajiban membayar pajak sebagai beban, karena membayar pajak merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara “ kata Dody.

Selama ini yang menjadi kendala diakui Dody, bahwa tempat pembayaran pajak agak susah, karena tempat pembayaran hanya tertuju kepada kantor pajak, Tapi, masih beruntung pembayaran PBB masih bisa dilakukan di Kelurahan-Kelurahan Padahal, sebetulnya masih banyak tempat seperti di Kantor Pemerintah lainnya yang banyak tersebar dan bukan hanya sekedar di kantor Kelurahan.

Menurut Ketua Panitia Panca Edi Nugroho bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan Lounching Program Exstensifikasi di Bandung pada tanggal 17 April 2007 lalu yang dilaksanakan Dirjen Pajak dan Gubernur Jawa Barat.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan wajib pajak sebanyak 37 orang diantaranya 12 wajib pajak dari pusat perbelanjaan atau pengelola pertokoan dan 25 orang wajib pajak perusahaan.

 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner