Banner
Birokrat dituntut Profesional, Pemkot Bogor Harus Susun SOP di Semua Lini
Senin, 18 Juni 2012 14:22

Pada era reformasi birokrasi, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota bogor dituntut menjadi birokrat yang professional, efektif dan efisien. PNS terus dituntut menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

 

Guna mewujudkan kondisi tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Pemerintah Kota Bogor, Senin (18/6/2012) di Ruang rapat I Balaikota Bogor.

Pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) turut diundang sebagai nara sumber. Sekretaris daerah Kota Bogor Bambang Gunawan membuka langsung kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh pimpinan dari pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  se-Kota Bogor.

“Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan pemerintahan dengan penyusunan SOP,” jelas Ida Priatni, Kepala bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Menurut Ida, kegiatan ini akan memberikan pedoman kepada setiap SKPD untuk mengidentifikasi, menyusun, mengembangkan dan memonitor SOP administrasi pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. “Juga akan mengubah aparatur menjadi netral, kompeten dan berkinerja tinggi,” harap Ida.

Dengan adanya kegiatan hari ini, diharapkan masing-masing SKPD sampai unit terkecil mempunyai prosedur pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya akan menjadikan kualitas penyelenggaraan  public semakin meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Sistem dan prosedur  Kemen PAN & RB  Endang Herman mengatakan perubahan system rezim pemerintahan secara menyeluruh dan radikal amat diperlukan. Mengingat selama 67 jalannya pemerintahan, aparatur bekerja tanpa mengenal SOP dan analisis jabatan.

“Kita ingin menjadi aparatur kelas dunia, yang bebas KKN, yang menggunakan anggaran dengan baik, dan menjadi PNS yang professional dan akuntabel,” harap Endang.

Namun hambatan tidak mudah, mengingat birokrasi yang terlalu gemuk dan tambun sehingga sulilt berlari. Buktinya, di Indonesia sekarang terdapat 34 kementrian Negara, 28 lembaga pemerintahan non kementrian,l 88 Lembaga non structural dan 497 kabupaten/kota.

“Jadi harus di rezising, supaya tepat ukuran. Untuk itu kami masih mengevaluasi dari segi tata laksana,” ujar Endang. (dian/gus)

 
Kota Bogor
Kota Bogor   Talk Show Jakarta Marketing Week: "City Branding"
Kota Bogor   Kota Bogor Meraih Penghargaan IDSA Award
Kota Bogor   Tanya Jawab Walikota dengan Dewan Juri IDSA Award
Lebih Banyak Video

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner