kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
Materi Prajab CPNS Salah Satunya Percepatan Pemberantasan Korupsi
Selasa, 08 Maret 2011 21:57
ImageDari 14  mata pelajaran Pendidikan dan Latihan (Diklat) Praja Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Bogor salah satunya adalah mengenai percepatan pemberantasan Korupsi.  
 
“Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan Instruksi Presiden yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur Pemerintah, “tandas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor Hj. Fetty Qondarsyah pada acara pembukaan Diklat Prajabatan Golongan I dan II, gelombang pertama, di Hotel Mars Cipayung Kabupaten Bogor, Selasa (8/3/2011).

Oleh karena itu  kata Fetty, dalam setiap kegiatan pelatihan Prajabatan dilingkungan Pemerintah Kota Bogor, dari 14 materi yang diberikan salah satunya adalah percepatan pemberantasan korupsi.  

Selain percepatan pemberantasan korupsi, lanjut Fetty,  materi lainnya yakni dinamika kelompok, sistim penyelenggaraan pemerintahan negera kesatuan RI, manajemen kepegawaian Negara, etika organisasi Pemerintah, pelayanan prima, budaya kerja organisasi pemerintah, manajemen perkantoran modern, membangun kerjasama tim (tim building), Komunikasi yang efektif, wawasan kebangsaan, pola piker (mind setting) PNS, kepemerintahan yang baik (Good Governance), dan program KO – Kurikuler.

Menurut Fetty diklat Prajabatan golongan I dan II, gemlombang pertama tahun 2011 diikuti 123 orang, dari Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Satpol PP, Kantor, Bagian,  Sekretariat KPU, dan Kecamatan. Diklat akan berlangsung selama 17 hari hingga 23 Maret mendatang.

Image

Sementara itu Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala  Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional Ati Rachmawati menegaskan, kemampuan aparatur pemerintah selain dibentuk melalui pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan keahlian individu juga sangat dipengaruhi oleh kreativitas perubahan dan invonasi aparatur itu sendiri.

Diinggatkan, aparatur dituntut lebih peka terhadap berbagai perubahan dan mencari pendekatan baru bagi pengembangan pelayanan kepada publik, serta meninggalkan proses pelayanan yang sangat prosedural, dan birokratis.

“Keberadaan aturan formal bukan dijadikan alasan untuk tidak memperbaiki cara kerja yang responsif serta bermain diatas aturan guna mensahkan setiap tindakan, “ pungkasnya. (yan/lan)


 

 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner