kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
RS-Dinas Kesehatan Sepakat Perbaiki Layanan Kesehatan Warga Miskin
Kamis, 10 Februari 2011 00:03
Masyarakat miskin di Kota Bogor bisa sedikit bernapas lega. Sejumlah Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Bogor sepakat memperbaiki layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bogor.
 
Nantinya, DKK Bogor akan mengcover seluruh biaya rumah sakit bagi masyarakat miskin yang memiliki jamkesmas maupun yang mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pihak Rumah sakit juga sepakat tidak akan menolak pasien dalam keadaan darurat. Kesepakatan tersebut berhasil dirumuskan usai pertemuan antara DKK Bogor dengan perwakilan sejumlah rumah sakit dan Komisi D bidang kesra DPRD Kota Bogor, Rabu (9/2/2011).
 
Pertemuan yang digelar di Aula Gedung DKK Bogor, Jalan Kesehatan No 3 Bogor ini dihadiri oleh perwakilan Rumah Sakit di Bogor, baik Kabupaten maupun Kota. Mulai dari RSIA Melania, RS PMI, RS Karya Bhakti, RSUD Cibinong, RS Atang Sanjaya, RS Paru Gunawan Cisarua, RS AZRA, RS Islam, RS Salak, BMC, Hermina Bogor, hingga Rumah Sakit rujukan, seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan RS Fatmawati.

Selain mengundang pihak rumah sakit, DKK Bogor juga mengundang Komisi D Bidang Kesra DPRD. Ketua Komisi D R. Laniasari Davis dari Fraksi PDIP ikut mengadiri pertemuan dengan anggota komisi lain seperti Yasir A. Liputo, Dodi Setiawan, dan Sumiati

Setelah pertemuan berjalan selama tiga jam, pihak rumah sakit sepakat tidak menolak pasien dalam keadaan gawat darurat. Rumah sakit juga akan mengatasi emergency atau life saving terlebih dahulu. Rumah sakit juga tidak boleh mengenakan uang muka kepada pasien jamkesmas.

“Kalau masih nakal, kita akan selidiki, apakah benar ada penolakan. Kalau benar, maka saya punya kewenangan memberikan teguran. Mulai dari lisan, hingga tertulis,” ujar Kepala DKK Bogor Triwanda Elan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor dr. Rubaeah menambahkan MOU (Perjanjian Kerjasama) antara Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Rumah Sakit dalam melayani pasien gakin ( Jamkesmas dan SKTM) akan segera diteken dalam waktu singkat. Diharapkan dalam tahun 2011 ini, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat dilakukan lebih optimal.

Dalam kesempatan itu, Dinas Kesehatan bersama-sama dengan perwakilan rumah sakit sepakat menerapkan tarif pelayanan Jamkesmas menggunakan tarif Indonesia-Diagnose Related Group (INA-DRG) sesuai kelas Rumah Sakit. Sedangkan Kesepakatan tarif Pelayanan SKTM menggunakan tarif INA-DRG Tipe B – 100%.

Kesepakatan penggunaan tarif INA-DRG ini dipilih oleh sebagian besar rumah sakit. Dengan catatan, tahun ini DKK akan mengcover 100% seluruh pembayaran berdasarkan tarif INA-DRG. Pembayaran tidak lagi dibebankan kepada pasien, baik separuh atau sebagian. Dengan catatan, pasien di rawat di ruang kelas III.

“Akan kita bayar 100%. Hingga kini kami masih menunggu verifikasi data masyarakat miskin di Kota Bogor. Yang penting tolong tidak ada lagi penolakan pasien emergency,” lanjut Triwanda.

Perwakilan dari RSCM menegaskan dalam penandatanganan MOU nanti, diharapkan seluruh data masyarakat miskin benar-benar masuk dan valid. Ia pun menekankan agar pemerintah dalam hal ini DKK Bogor terus mensosialisasilan pentingnya kepengurusan persyaratan jaminan pelayanan masyarakat. Selama ini RSCM tidak memberlakukan cost sharing biaya. Tetapi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Ketua Komisi D R. Laniasari Davis dari Fraksi PDIP menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung MOU tersebut. Komisi D akan mengawal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ini. Idealnya, tambah anggota Komisi D Yasir A. Liputo mengatakan bahwa layanan kesehatan di Kota Bogor cukup dengan menunjukkan KTP saja. Maka masyarakat gratis memperoleh pelayanan kesehatan. namun karena masih terbatasnya APBD KOta Bogor, maka kondisi ideal tersebut harus tertunda.
 
"Idealnya dengan KTP Kota Bogor bisa dilayani di rumah sakit dengan standar kelas III. Usulan ini mudah-mudahan bisa diwujudkan. Namun karena kemampuan anggaran masih terbatas, mohon bersabar," ujarnya.(dian)

 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner