Banner
Pengelola Keuangan Pemkot Bogor Harus Transparan
Selasa, 06 April 2010 21:16
Image Pendidikan dan Latihan (diklat) Standar Akuntansi Pemerintah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kemampuan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, khususnya bagi mereka yang terkait dengan tugas penanganan atau pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas, Badan atau Bagian sebagai  tempat  tugasnya maing-masing.

Menurut Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan Eddy S Warsa, ada begitu banyak ketentuan yang harus diketahui dan dipahami oleh para pengelola keuangan pemerintah daerah, diantaranya undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara serta undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara,

“Perlu dipahami oleh para pengelola keuangan, untuk bisa melaksanakan setiap ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah, sebab menjadi keharusan bagi pengelola keuangan memegang prinsip efektif efisien,  transparan serta akuntabel, “tandas Eddy S Warsa yang mewakili Walikota Bogor ketika membuka Diklat Standar Akuntansi Pemerintah Kota Bogor  tahun 2010 di Gedung Pelatihan Puslitbang Gizi dan Makanan Jl.Dr. Semeru No.63 Bogor. Selasa (6/4/2010).
 
Image 

Diklat diikuti 60 peserta terdiri dari para Kasubag Keuangan dan Staf keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor berlangsung di Gedung Pelatihan Puslitbang Gizi dan Makanan Jl.Dr. Semeru No.63 Bogor.

Eddy berharap dengan mengikuti diklat para peserta bisa memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan di dalam menerapkaan kaidah-kaidah akuntansi untuk mengelola keuangan sehingga bisa  mengelola keuangan daerah  seefektif dan seefisien mungkin serta dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Ruhyat, sesuai PP No :8 tahun 2006,  Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan.    Laporan keuangan  tersebut disusun atas dasar prinsif atau standar akuntansi pemerintah sesuai PP 24 Tahun 2005.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor Hj.Fetty Qondarsyah, Diklat Standar Akuntansi Pemerintah bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat berlangsung selama empat hari setiap angkatannya, untuk angkatan pertama diikuti sebanyak 30 orang peserta mulai dari tanggal 6– 9 April 2010 sedangkan untuk angkatan kedua mulai tanggal 12–15 April 2010

Para peserta diklat diberikan materi tentang tata cara menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.(gus/yan)

 
Kota Bogor
Kota Bogor   Talk Show Jakarta Marketing Week: "City Branding"
Kota Bogor   Kota Bogor Meraih Penghargaan IDSA Award
Kota Bogor   Tanya Jawab Walikota dengan Dewan Juri IDSA Award
Lebih Banyak Video

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner