kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
KEPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 DI SOSIALISASIKAN
Selasa, 17 Februari 2004 15:54
Sebantak 70 orang Pejabat Pemkot bogor dan 19 orang Pengusaha Tanggal 16 dan 17 Februari 2004 mengikuti Sosialisasi Keppres 80 Taun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bertempat di Aula Sipatahunan Bogor

            Kepres Nomor 80 Tahun 2003 mengatur  pedoman tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pedoman tersebut tentunya perlu diketahui dan dipahami oleh aparatur pemerintah, terutama mereka yang dalam tugas dan wewenangnya menangani permasalahan pengadaan barang maupun jasa.

            Terdapat beberapa prinsip dan ketentuan yang perlu diperhatikan bahkan ditaati oleh kita pada saat melakukan pengadaan barang dan pemakaian  jasa. diantaranya adalah tentang perlunya diutamakan prinsip efisien dan efektif, dalam pengertian bahwa barang maupun jasa yang digunakan, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya, ungkap  Walikota Bogor yang diwakili  PLH. Asisten Umum H. Kosasih pada acara Pembukaan Sosialisasi Kepres No.80 Tahun 2003 di Aula  Gedung Radio Sipatahunan Jalan Pajajaran  No :125 (16/2).

            Diingatkan, terdapat beberapa prinsip dan ketentuan yang perlu diperhatikan bahkan ditaati oleh kita pada saat melakukan pengadaan barang dan pemakaian  jasa. diantaranya adalah tentang perlunya diutamakan prinsip efisien dan efektif, dalam pengertian bahwa barang maupun jasa yang digunakan, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya.

            Juga perlu, lanjut walikota, ditegakkan prinsip terbuka dan bersaing, serta adanya perlakuan yang sama bagi siapapun yang menyanggupi untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah. Oleh karena itu perlu dibuat pengumuman terbuka kepada masyarakat luas tentang rencana pengadaan barang dan jasa di awal pelaksanaan anggaran Pengumuman itu diperlukan sebagai salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengadaan barang dan jasa.

            Masalahnya kata walikota, biaya yang kelak digunakan untuk membayar pengadaan dan pemakaian jasa tersebut pada dasarnya adalah uang milik negara, sehingga penggunaannya harus diimbangi dengan prinsip efisiensi serta memberikan manfaat besar.

             Ketua Pelaksana Saryati Kosasih,SH bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai latar belakang dan tujuan pengganti Kepres No. 18 Tahun 2000 menjadi Kepres No.80Tahun 2003, Selain itu memberikan pemahaman kepada peserta tentang perubahan-perubahan pengaturan yang mendasar dalam Kepres No.80 tahun 2003 serta memberikan pemahaman tentang persiapan dan pelaksanaan dengan swakelola sesuai Kepres No.80 Tahun 2003.

            Sosialisasi dibagi dalam dua tahap. Untuk tahap  pertama diikuti sebanyak 89 orang terdiri dari instansi dilingkungan pemerintah Kota Bogor dan 19 orang dari Asosiasi Pengusaha yang ada di Kota Bogor, sedangkan untuk tahap kedua diikuti sebanyak 70  orang dari Instansi dilingkungan Pemerintah Kota Bogor.

            Sementara  Sunardi dari Departemen Kimpraswil mengatakan Kepres ini merupakan Kepres penyempurnaan dari Kepres No.18 Tahun 2000 yang sebelumnya juga mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah, kemudian pokok pertimbangannya adalah diharapkan dengan Kepres No.80 ini yang utamanya adalah jen efisiensi, karena  sebelumnya masih ada hal-hal yang dinilai kurang efisien. Jadi, Kepres  No : 80 tahun 2003 bisa diharapkan bisa lebih efisien,?katanya.

            Misalnya dalam hal penyederhanaan prosedur, kalau  dulu menjadi kewenangan pusat sekarang sudah mulai diserahkan ke daerah, kemudian mengenai berkas lampiran-lampiran yang semula mungkin terlalu banyak, didalam Kepres No.80 ini sudah mulai disederhanakan. Artinya tidak perlu para peserta itu menyampaikan berkas yang cukup tebal di dalam penyampaikan penawarannya, tapi cukup menyampaikan daftar isian dan berupa surat pernyataan-pernyataan saja      

  

 

    

 

 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner