kumpulan istilah dunia it istilah komputer dunia it
hosting murah hosting berkualitas hosting terpercaya
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
info lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja
resep makanan kumpulan resep makanan dan kue cara membuat masakan
Banner
PERDA K-3 SUDAH TiDAK SESUAI.
Jumat, 05 May 2006 07:00
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memerlukan Perda yang secara khusus mengatur masalah Ketertiban dan masalah Kebersihan sebagai pengganti Perda No :1 tahun 1990, tentang K-3. Perda, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan yang muncul seiring dengan perubahan situasi dan kondisi kehidupan di Kota Bogor. Selain itu sanksi pelanggaran yang diatur didalam Perda K-3 dinilai terlalu rendah, sehingga dikhawatirkan tidak akan mampu menimbulkan efek jera kepada para pelanggarnya, Demikian diungkapkan Pelaksana harian (Plh) Walikota Bogor H. Dody Rosadi menanggapi rancangan peraturan daerah Kota Bogor tentang Ketertiban dan Kebersihan (K-2) yang merupakan usul prakarsa DPRD Kota Bogor. Dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketuanya H, Tb Tatang Muchtar di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (5/5), Plh Walkota H. Dody Rosadi mengatakan, bahwa pada dasarnya Pemkot Bogor sependapat dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penerbitan perda tersebut. â?? Kita memiliki harapan yang sama agar Ketertiban dan Kebersihan di Kota Bogor bisa diwujudkan dengan mendapatkan dukungan seluruh elemen masyarakat, â?? ungkap Dody. Karena itu Dody berpendapat, masalah ketertiban dan kebersihan perlu diatur dengan peraturan daerah. Namun Pemkot Bogor mengusukan sebaiknya raperda ini diubah judulnya menjadi raperda ketertiban umum , sebab sesuai dengan UU No:32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketertiban umum menjadi salah satu bidang kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan perubahan judul dimaksud, maka hal-hal yang mengatur didalam perda tentang ketertiban umum akan mencakup lebih banyak aspek ketertiban, antara lain tertib sosial, tertib lingkungan serta aspek tertib usaha-usaha tertentu yang dipandang dapat menimbulkan ganguan ketertiban umum. Apabila raperda tentang K-2 ini disahkan menjadi perda maka dengan sendirinya perda No :1 tahun 1990 tentang K-3 dinyatakan tidak berlaku. Namun konsekwensinya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan, terdapat kekosongan aturan yang biasanya dipergunakan untuk menertibkan praktek para wanita tuna susila (WTS) di lokasi-lokasi tertentu. Sebab, didalam raperda ketertiban dan kebersihan yang diusulkan ketettuan penanganan WTS belum diatur. Selain itu Dody mengusulkan, sebaiknya aspek kebersihan dipisah dari perda tentang ketertiban, Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kebersihan dimasukan atau diatur dalam perda pengelolaan kebersihan. Dengan demikian peraturan mengenai kebersihan akan sejalan dan menjadi bagian integrasi dari usaha mengelola kebersihan di Kota Bogor. Seperti dijelaskan Ketua Panitia Legislasi DPRD Kota Bogor Ani Sumarni pada acara Sidang Paripiurna DPRD, 21 April lalu, perumusan terhadap draf raperda Kota Bogor usul prakarsa DPRD tersebut didasarkan atas hasil persetujuan rapat panitia musyawarah pada tangal 3 April 2006, yang ditindaklanjuti dengan surat pimpinan DPRD tanggal 3 Apri 2006 No: 172/223.DPRD perihal penugasan kepada panitia legslasi untuk merumuskan draf raperda usul prakarsa DPRD tentang ketertiban dan kebersihan. Dalam raperda itu antara lain disebutkan, bagi mereka bermain layangan, ketapel, panah, pistol angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di Jalan, fasilitas umum, jalur hijau di wilayah Kota Bogor akan dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp 50 juta, atau pidana kurungan paling lama tiga bulan dan atau sanksi tambahan Sanksi pidana juga dikenakan bagi mereka buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) dijalan, fasilitas umum, jalur hijau dan taman, membuat tempat tinggal darurat bertempat tinggal atau tidur di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Kemudian mengangkut muatan dengan kendaraan bak terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan, mengotori dan atau merusak jalan akibat suatu kegiatan proyek. Membakar sampah atau kotoran di jalan, fasilitas umum, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertuban umum, mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecet kendaraan didaerah milik jalan.(YAN) `
 

Website SKPD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner